Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 62/P/Tahun 2015 pada tanggal 27 Juli 2015 tentang Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Pembentukan pansel tersebut sebagai respon akan berakhirnya masa jabatan anggota Ombudsman periode 2011-2016 pada tanggal 17 Februari 2016 mendatang.
Sebagaimana dikutip dari laman setkab, Senin (3/8), Keppres itu juga mengundang warga negara Indonesia untuk menjadi calon anggota Ombudsman periode 2016-2021. Dalam siaran persnya, Ketua Pansel ORI Agus Dwiyanto mengemukakan bahwa, terdapat tujuh persyaratan umum bagi masyrakat untuk bisa dipilih sebagai anggota Ombudsman.
Ketujuh persyaratan tersebut adalah, sehat jasmani dan rohani. Kedua, sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian atau pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik.
Ketiga, berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 60 tahun. Keempat, memiliki pengetahuan tentang Ombudsman. Kelima, tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
Keenam, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dan ketujuh, tidak menjadi pengurus partai politik. Calon anggota Ombudsman diwajibkan untuk mengirimkan surat lamaran kepada pansel.
“Surat lamaran di atas kertas bermateri Rp6000, diajukan kepada Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia, dengan alamat Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I lantai 2, Jl. Veteran No. 18, Jakarta Pusat 10110,” demikian bunyi pengumuman itu.
Dalam surat lamaran tersebut harus disertai dengan sejumlah data-data calon. Seperti, daftar riwayat hidup, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dilegalisir kelurahan setempat. Lalu, pas foto terbaru sebanyak tiga lembar berukuran 4X6.
Kemudian, foto copi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK) yang asli dan masih berlaku. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dan surat-surat pernyataan.
Surat-surat pernyataan tersebut menyangkut keterangan bahwa calon berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik. Serta, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
“Pendaftaran dimulai tanggal 6 sampai dengan 27 Agustus 2015 pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dan diterima oleh Panitia Seleksi paling lambat tanggal 30 Agustus 2015, atau juga dapat disampaikan melalui email ke alamat: [email protected].” demikian bunyi pengumuman itu.
Agus menambahkan, hasil seleksi administratif akan diumumkan melalui harian umum nasional dan website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id) pada tanggal 31 Agustus 2015. Dalam Keppres tersebut terdapat nama-nama yang menjadi pansel calon anggota ORI.
Mereka adalah, Agus Dwiyanto (ketua merangkap anggota dari unsur pemerintah). Eko Prasojo (wakil ketua merangkap anggota dari unsur akademis). David Tobing (anggota dari unsur praksi hukum). Agus Pambagian (anggota dari unsur masyarakat). Masdar Farid Masudi (anggota dari unsur masyarakat). Zumrotin K. Soesilo (anggota dari unsur masyarakat). Dan Anis Hidayah (anggota dari unsur masyarakat).