“Dampak dari restrukturisasi ini berpengaruh pada kapasitas perusahaan pembiayaan kepada customer-customer. Juga dipengaruhi presentase collection. Sementara, collection beradu fisik (tatap langsung) masa pandemi gini dilarang. Ini jadi tantangan besar bagi perusahaan pembiayaan khususnya kegiatan-kegiatan menyangkut collection,” jelas Bambang. (Baca Juga: 2 Kebijakan Pemerintah untuk Dukung Korporasi Terdampak Pandemi)
Meski demikian, Bambang menyatakan kesehatan industri perusahaan pembiayaan masih stabil terlihat belum adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja yang mencapai sekitar 200 ribu karyawan. "Berdasarkan monitoring kami ada 177 perusahaan pembiayaan di luar syariah sudah ada 26 perusahaan mengajukan restrukturisasi dan 118 perusahaan belum mengajukan restrukturisasi kepada kreditur. Sementara sisanya perusahaan pembiayaan tersebut tidak memiliki pinjaman kepada kreditur," ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, mengatakan permasalahan penagihan sempat terjadi pada masa awal pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan pembatasan sosial berskala besar dan kebijakan pemerintah daerah yang melarang aktivitas penagihan perusahaan pembiayaan.
“Pada masa awal-awal Covid-19, penagihan sulit dikarenakan pandemi Covid-19 dan larangan pemda terhadap perusahaan pembiayaan,” jelas Suwandi.
Selain itu, dia juga menyampaikan perusahaan pembiayaan berkomitmen kepada kreditur untuk mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang disepakati. Suwandi menerangkan kondisi kesehatan perusahaan pembiayaaan berbeda-beda tergantung spesifikasi usaha. “Ada yang restrukturisasi itu bukan tidak sehat,” jelas Suwandi.