Pemimpin Redaksi Tabloid "Obor Rakyat" Setiyardi Budiono menegaskan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memiliki hak jawab untuk mengklarifikasi segala pemberitaan yang diangkat Tabloid Obor Rakyat jika dianggap tidak benar.
"Megawati bisa klarifikasi bicara ke saya jika apa yang kami tulis dalam judul yakni Jokowi Capres Boneka tidak benar," kata Setiyardi dalam diskusi Sindo Trijaya di Cikini, Jakarta, Sabtu.
Setiyardi yang mengaku bekerja sebagai salah satu asisten Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Komisaris di perusahaan BUMN, PTPN VIII mengaku penerbitan Tabloid Obor Rakyat sama sekali tidak terkait institusinya.
Dia juga menekankan tidak memiliki kepentingan memihak salah satu pasangan capres tertentu, dan bersikeras menyatakan tabloidnya merupakan produk jurnalistik yang menurutnya sebagai buah kebebasan berekspresi kalangan pers di era reformasi saat ini.
Dia mempersilahkan apabila Dewan Pers menyebut Tabloid Obor Rakyat haram secara jurnalistik, dia juga siap jika dirinya dilaporkan melalui institusi hukum.
Lebih jauh dia menjelaskan motivasinya menerbitkan Tabloid Obor Rakyat lantaran dia dan redaksi di sana memandang ada sebanyak 70 persen masyarakat Indonesia yang akses informasi internetnya kurang baik.
Oleh karena itu, dia mengaku mencoba mengangkat hal-hal yang berkembang di media sosial tentang Jokowi dan menyampaikannya melalui Tabloid Obor Rakyat yang menurutnya dicetak 100.000 eksemplar setiap edisinya dengan menggunakan mayoritas uang pribadi.
Terkait pendistribusiannya yang banyak dilakukan kepada pondok pesantren, Setiyardi berdalih lantaran pondok pesantren kurang memiliki akses internet.
Sedangkan mengapa memilih mengupas hanya tentang Jokowi, dia beralasan bahwa pada edisi pertama Obor Rakyat diterbitkan bulan Mei, saat itu baru Jokowi yang mendeklarasikan diri sebagai capres.
Selain itu sebagai pemilik KTP DKI Jakarta, dirinya memiliki kepentingan untuk mengkritisi langkah Jokowi meninggalkan Jakarta dengan mencalonkan diri sebagai capres.
"Dulu Pak Jokowi dalam kampanye calon Gubernur DKI Jakarta mengatakan berjanji akan menyelesaikan tugasnya. Jadi apa yang tertulis dalam tabloid ini bukan fitnah. Kalau soal judulnya 'Capres Boneka', itu kesimpulan redaksi dari berbagai informasi yang berkembang di media sosial," kilah Setiyardi.
Ketika ditanya apakah dirinya akan mengkritisi pula pasangan capres lainnya yakni Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Setiyardi menjawab akan melakukannya apabila masih memiliki kemampuan finansial untuk membiayai penerbitan.
Setiyardi lalu dicecar wartawan mengenai alamat redaksi dan anggota redaksi yang dituliskan dengan nama samaran.
Menjawab hal itu Setiyardi berkilah dirinya kesulitan mencari tempat yang bisa dijadikan kantor. Dia juga mengatakan bahwa dalam Tabloid Obor Rakyat hanya ada dia sebagai pemred merangkap wartawan dan asistennya yakni Darmawan yang saat ini bekerja di salah satu media "online" atau daring (dalam jaringan).
Untungkan dua Capres Pengamat Komunikasi Politik Heri Budiarto mengatakan penerbitan Tabloid Obor Rakyat bisa menguntungkan kedua capres, baik Prabowo maupun Jokowi.
Dalam konteks kontennya yang menyerang dan mendiskreditkan Jokowi, maka kubu Prabowo menurut dia bisa diuntungkan.
Sedangkan dalam konteks psikologi massa, pesan-pesan dalam Tabloid Obor Rakyat yang menyerang Jokowi dapat memposisikan Jokowi sebagai orang terdzalimi, dan mengundang simpati publik.
"Apalagi kalau ini diteruskan dengan kontinuitas pesan yang menyerang Jokowi, serta tidak ada upaya dari kubu Jokowi-JK melaporkannya, maka bisa jadi tercipta psikologi massa itu," kata dia.
Anggota tim hukum Jokowi-JK Firman Jaya Deli mengatakan pihaknya telah melaporkan Tabloid Obor Rakyat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pekan lalu. Dia juga berencana melaporkan ke Polri selaku penegak hukum.
Sementara anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Romahurmuziy menyampaikan pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam penerbitan Tabloid Obor Rakyat. Romi, sapaan Romahurmuziy justru meminta sebaiknya penerbitan dihentikan saja.
"Tim pemenangan Prabowo-Hatta sama sekali menolak aksi-aksi kampanye hitam," ucap Romi.
"Megawati bisa klarifikasi bicara ke saya jika apa yang kami tulis dalam judul yakni Jokowi Capres Boneka tidak benar," kata Setiyardi dalam diskusi Sindo Trijaya di Cikini, Jakarta, Sabtu.
Setiyardi yang mengaku bekerja sebagai salah satu asisten Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah dan Komisaris di perusahaan BUMN, PTPN VIII mengaku penerbitan Tabloid Obor Rakyat sama sekali tidak terkait institusinya.
Dia juga menekankan tidak memiliki kepentingan memihak salah satu pasangan capres tertentu, dan bersikeras menyatakan tabloidnya merupakan produk jurnalistik yang menurutnya sebagai buah kebebasan berekspresi kalangan pers di era reformasi saat ini.
Dia mempersilahkan apabila Dewan Pers menyebut Tabloid Obor Rakyat haram secara jurnalistik, dia juga siap jika dirinya dilaporkan melalui institusi hukum.
Lebih jauh dia menjelaskan motivasinya menerbitkan Tabloid Obor Rakyat lantaran dia dan redaksi di sana memandang ada sebanyak 70 persen masyarakat Indonesia yang akses informasi internetnya kurang baik.
Oleh karena itu, dia mengaku mencoba mengangkat hal-hal yang berkembang di media sosial tentang Jokowi dan menyampaikannya melalui Tabloid Obor Rakyat yang menurutnya dicetak 100.000 eksemplar setiap edisinya dengan menggunakan mayoritas uang pribadi.
Terkait pendistribusiannya yang banyak dilakukan kepada pondok pesantren, Setiyardi berdalih lantaran pondok pesantren kurang memiliki akses internet.
Sedangkan mengapa memilih mengupas hanya tentang Jokowi, dia beralasan bahwa pada edisi pertama Obor Rakyat diterbitkan bulan Mei, saat itu baru Jokowi yang mendeklarasikan diri sebagai capres.
Selain itu sebagai pemilik KTP DKI Jakarta, dirinya memiliki kepentingan untuk mengkritisi langkah Jokowi meninggalkan Jakarta dengan mencalonkan diri sebagai capres.
"Dulu Pak Jokowi dalam kampanye calon Gubernur DKI Jakarta mengatakan berjanji akan menyelesaikan tugasnya. Jadi apa yang tertulis dalam tabloid ini bukan fitnah. Kalau soal judulnya 'Capres Boneka', itu kesimpulan redaksi dari berbagai informasi yang berkembang di media sosial," kilah Setiyardi.
Ketika ditanya apakah dirinya akan mengkritisi pula pasangan capres lainnya yakni Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, Setiyardi menjawab akan melakukannya apabila masih memiliki kemampuan finansial untuk membiayai penerbitan.
Setiyardi lalu dicecar wartawan mengenai alamat redaksi dan anggota redaksi yang dituliskan dengan nama samaran.
Menjawab hal itu Setiyardi berkilah dirinya kesulitan mencari tempat yang bisa dijadikan kantor. Dia juga mengatakan bahwa dalam Tabloid Obor Rakyat hanya ada dia sebagai pemred merangkap wartawan dan asistennya yakni Darmawan yang saat ini bekerja di salah satu media "online" atau daring (dalam jaringan).
Untungkan dua Capres Pengamat Komunikasi Politik Heri Budiarto mengatakan penerbitan Tabloid Obor Rakyat bisa menguntungkan kedua capres, baik Prabowo maupun Jokowi.
Dalam konteks kontennya yang menyerang dan mendiskreditkan Jokowi, maka kubu Prabowo menurut dia bisa diuntungkan.
Sedangkan dalam konteks psikologi massa, pesan-pesan dalam Tabloid Obor Rakyat yang menyerang Jokowi dapat memposisikan Jokowi sebagai orang terdzalimi, dan mengundang simpati publik.
"Apalagi kalau ini diteruskan dengan kontinuitas pesan yang menyerang Jokowi, serta tidak ada upaya dari kubu Jokowi-JK melaporkannya, maka bisa jadi tercipta psikologi massa itu," kata dia.
Anggota tim hukum Jokowi-JK Firman Jaya Deli mengatakan pihaknya telah melaporkan Tabloid Obor Rakyat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pekan lalu. Dia juga berencana melaporkan ke Polri selaku penegak hukum.
Sementara anggota tim pemenangan Prabowo-Hatta, Romahurmuziy menyampaikan pihaknya sama sekali tidak terlibat dalam penerbitan Tabloid Obor Rakyat. Romi, sapaan Romahurmuziy justru meminta sebaiknya penerbitan dihentikan saja.
"Tim pemenangan Prabowo-Hatta sama sekali menolak aksi-aksi kampanye hitam," ucap Romi.