Majelis Panel MK kembali menggelar sidang pengujian Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diajukan sejumlah advokat. Dalam sidang yang mengagendakan perbaikan permohonan, pemohon memasukkan beberapa materi perbaikan. Salah satunya, menyangkut kriteria advokat atau penasihat hukum yang pantas atau tidak pantas mendapatkan perlindungan di luar sidang.
“Dalam persidangan berikutnya, kami akan menayangkan video yang menampilkan kriteria penasihat hukum yang pantas dilindungi di luar sidang dan tidak pantas dilindungi (di luar sidang, red),” kata salah satu pemohon, Rangga Lukita Desnata di ruang sidang MK, Kamis (4/4).
Menurut dia, setiap advokat yang beriktikad baik dalam menjalankan profesi menyangkut kliennya wajib dilindungi di luar sidang, seperti, tindakan tim kuasa hukum kasus kriminalisasi pimpinan KPK Bibit-Chandra oleh kepolisian. “Kuasa hukum kasus ini pantas dilindungi di luar sidang,” ujarnya mencontohkan.
Namun, jika advokat yang mengusung citra kepentingan pribadi demi mencari popularitas dan menyudutkan seseorang tidak pantas mendapatkan perlindungan hukum di luar sidang. Misalnya, ada tayangan video dari advokat Hotman Paris, OC Kaligis yang tidak pantas dilindungi di luar sidang. Tayangan itu diambil dalam saat mereka menggelar konperensi pers dan acara talk show.
“Kalau sidang ini dilanjutkan ke sidang pleno, videonya akan kita tayangkan,” katanya.
Materi lainnya, para pemohon memasukkan materi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal yang dimasukkan menyangkut definisi pemberi bantuan hukum baik advokat maupun bukan advokat yang mendapatkan perlindungan dalam sidang ataupun di luar sidang.
“Karena kode etiknya sama, pemberi bantuan hukum dilindungi di dalam atau di luar sidang,” kata Rangga.
Memang, dalam Pasal 9 huruf g UU Bantuan Hukum itu disebutkan pemberi bantuan hukum berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.
Anwar Usman mengatakan kelanjutan sidang permohonan akan diputuskan dalam rapat permusyawarakatan hakim. Keputusan itu akan menentukan apakah permohonan ini akan dilanjutkan ke sidang pleno atau cukup sidang panel ini saja. “Nanti akan diberi, termasuk permintaan Saudara untuk menayangkan video itu,” kata Anwar.
Untuk diketahui, Rangga bersama rekannya, Oktavianus Sihombing dan Dimas Arya yang mengajukan uji materi Pasal 16 UU Advokat. Menurutnya, pasal ini merugikan advokat karena hanya memberi perlindungan hukum terhadap advokat di dalam persidangan, tidak di luar persidangan.
Padahal, advokat dalam menjalankan profesinya di luar pengadilan yang berhubungan kepentingan kliennya cukup banyak. Seperti, melakukan mediasi, somasi, pendampingan hingga menggelar konferensi pers terkait perkara yang ditangani.
Selengkapnya, Pasal 16 berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”
Para pemohon meminta MK membatalkan Pasal 16 UU Advokat karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Atau pasal itu dinyatakan kontitusional bersyarat sepanjang diartikan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di luar dan di dalam sidang pengadilan.