Perpanjangan masa jabatan presiden dengan penundaan pemilu belakangan ramai diperbincangkan publik. Isu perpanjangan masa jabatan ini dinilai merefleksikan kepentingan oligarki dan mengabaikan suara publik.
Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan disinyalir memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo dan melanjutkan agenda-agenda oligarki yang belum tuntas.
Oligarki adalah sistem politik, dimana pihak yang memerintah terdiri dari sejumlah orang atau sekelompok elit. Sekelompok orang ini menjalankan pemerintahan menggunakan berbagai cara agar rakyat dapat dikendalikan.
Sistem pemerintahan oligarki biasa disebut pemerintahan dari atas yang menjadikan negara alat untuk mencapai tujuan kelompok elit sehingga tujuan mengenai kesejahteraan rakyat, keadilan dan kemerdekaan perorangan tidak didapat.
Istilah oligarki tidak digunakan sebagai istilah resmi dalam pemerintahan, namun digunakan sebagai kritik. Oligarki digunakan sebagai cara menunjukkan pengaruh orang kaya yang berkuasa dalam politik dan pemerintahan yang digunakan untuk memupuk keuntungan pribadi.
Baca:
- Konsekuensi Hukum Penundaan Pemilu 2024
- Penataan dan Tahapan Jelang Pemilu 2024
- Pemerintah Komitmen Penyelenggaraan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal
Politik oligarki sebisa mungkin harus dihindari, karena mengancam demokrasi Indonesia. Partai yang mampu mengakomodir suara rakyat bisa beralih kegunaannya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.