Pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) masih harus melewati uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR. Namun hingga kini, belum ada jadwal pasti kapan fit and proper test berlangsung. Biasanya, dalam pelaksanaan fit and proper test DPR mengedepankan faktor akseptabilitas. Hal itu dinilai banyak kalangan sangat berbahaya.
Salah satunya datang dari Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM (Pukat UGM), Zainal Arifin Mochtar. Selama meneliti proses uji kepatutan dan kelayakan capim KPK pada periode kepemimpinan sebelumnya, dia khawatir kalau aspek akseptabilitas masih menjadi ukuran untuk memilih lima nama capim KPK saat ini.
“Proses di DPR masuk unsur yang namanya akseptabilitas. Sayangnya bukan sekedar akseptabilitas tapi akseptabilitas politik,” kata Zainal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (15/9).
Lebih lanjut, akseptabilitas politik itu, kata Zainal juga tidak jelas apa yang menjadi tolak ukurnya bagi DPR. Dia khawatir kalau nanti ukuran yang dipakai di luar aspek yang selama ini ditentukan oleh pansel KPK saat memilih delapan nama capim KPK. Untuk itu, ia meminta agar DPR ke depan tidak lagi melakukan metode tersebut.
“Akseptabilitas politik itu bahaya karena kemudian alat ukurnya di luar dari aspek integritas, independesi, kapabilitas. Saya berharap saatnya partai politik tidak akan mempengaruhi proses-proses ini,” harap Zainal.
Atas dasar itu, Zainal mengusulkan pemilihan capim KPK dengan menggunakan metode one man one vote. Cara ini dinilai lebih adil jika dibandingkan dengan yang biasanya dilakukan DPR selama ini. “Metode voting di DPR membuat adanya jebakan-jebakan. Berani nggak DPR mengubah metode voting dengan one man one vote supaya lebih adil,” katanya.
Ia percaya, jika cara one man one vote diterapkan maka proses di DPR akan bisa berimbang. “Partai koalisi terbesar paling hanya bisa memilih tiga nama capim KPK. sedangkan koalisi kecil bisa menyelamatkan dua nama, terjadi perimbangan kan,” papar Zainal.