Airlangga menegaskan bahwa dalam situasi ekonomi yang tidak normal, diperlukan kemudahan berusaha dan iklim yang lebih baik. Dengan demikian, melalui Perppu Cipta Kerja diharapkan investor domestik akan dapat melakukan ekspansi usaha serta UMKM akan terus melanjutkan usaha. Selain itu, Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan juga telah memperpanjang restrukturisasi kredit bagi UMKM hingga bulan Maret tahun 2024.
Di tengah meningkatnya kepercayaan dunia kepada Indonesia dan belajar dari penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia yang menuai pujian dari berbagai pihak, Menko Airlangga mengingatkan kembali bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama seluruh lapisan masyarakat. Kerja sama yang baik tersebut juga diharapkan muncul dalam implementasi Perppu Cipta Kerja, termasuk melalui pemberitaan media massa.
“Tentu kita berharap bahwa informasi yang tidak tepat atau hoax ini supaya dihentikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, kalangan masyarakat sipil terus menyuarakan penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja. Koalisi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut beleid tersebut dan DPR diminta untuk menolaknya dalam sidang paripurna.
Ketua Umum KASBI, Nining Elitos, menjelaskan dampak Perppu di sektor perburuhan. Dia menyebut substansi Perppu sebagian besar sama seperti UU No.11 Tahun 2020 yakni merugikan masyarakat terutama kalangan buruh. Nining menyebut kepastian hak atas pekerjaan semakin jauh karena Perppu sama seperti UU No.11 Tahun 2020 yang membuat pasar tenaga kerja menjadi lebih lentur yakni mudah untuk merekrut dan pecat atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Pasar tenaga kerja menjadi semakin fleksibel dimana buruh dibayar murah, dan bisa mengalami PHK kapan saja, sehingga tidak ada kepastian kerja,” kata Nining Elitos dalam konferensi pers.