Sikap kukuh pemerintah untuk menaikkan harga BBM sebenarnya merupakan bagian dari upaya mengubah skema subsidi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan di awal pemerintahan ini, dalam jangka pendek, pemerintah ingin fokus pada stabilitas mikroekonomi. Pemerintah menyiapkan prioritas kebijakan fiskal.
Salah satu yang ditempuh, ya, mengubah skema subsidi harga menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran. Alokasi belanja juga lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur. Namun Bambang memastikan bukan hanya subsidi BBM yang akan diturunkan. “Konsep pemberian subsidi akan diubah dari skema subsidi harga menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran. Skema baru ini bukan hanya untuk subsidi BBM saja tetapi juga bentuk lain seperti subsidi listrik, makanan, pupuk dan sebagainya,” ujarnya di gedung Kementerian Keuangan, Rabu (03/12).
Bambang berharap pengurangan beban belanja subsidi dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar, dan membuka kesempatan untuk realokasi anggaran pemerintah kepada belanja yang lebih produktif. Sasaran yang sudah diungkapkan pemerintah adalah infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan dan maritim, termasuk sektor pertanian, perikanan dan energi.
Selain realokasi subsidi untuk peningkatan belanja infrastruktur, savings dari penghematan subsidi tersebut juga aja digunakan oleh pemerintah untuk menstimulasi pembangunan daerah ke depan melalui penambahan alokasi dana desa.
“Pencapaian stabilitas mikroekonomi tetap merupakan salah satu fokus utama pemerintah. Prioritas lainnya yang juga tak kalah penting adalah menciptakan kondisi fiskal yang lebih baik melalui perbaikan struktur APBN, terutama dengan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar,” kata Bambang.
Penciptaan ruang fiskal yang lebih besar, lanjutnya, dapat dilakukan melalui optimalisasi di sisi penerimaan atau peningkatan quality of spending di sisi belanja. Dalam hal ini, pemerintah berkonsentrasi pada upaya optimalisasi penerimaan, baik yang bersumber dari pajak maupun non pajak. Sementara di sisi belanja, pemerintah juga akan mengupayakan peningkatan kualitas belanja melalui realokasi anggaran untuk belanja yang lebih produktif sekaligus tetap menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman, dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Bambang menyebut upaya lain, efisiensi belanja pemerintah. Antara lain pemotongan belanja kurang produktif seperti perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat di hotel. Pemerintah juga akan menggunakan sebagian dari dana realokasi anggaran untuk menurunkan defisit anggaran, khususnya untuk 2015 mendatang. “Ini sebagai antisipasi ketidakpastian ekonomi global di masa depan, seperti kenaikan suku bunga Amerika Serikat,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, terlepas dari berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi fiskal, pemerintah menyadari bahwa defisit anggaran adalah hal yang tak terhindarkan dan perlu dikelola dengan baik. Untuk rencana pembiayaan tahun 2015, diakui oleh Bambang sementara ini pemerintah masih menggunakan target ABN 2015. Ke depan, dengan adanya penyesuaian harga BBM, terdapat potensi penurunan target defisit APBN-P 2015 yang selanutnya akan berpengaruh pada penurunan target pembiayaan SBN.
Isu risiko penngkatan suku bunga The Fed juga turut mnejadi perhatian pemerintah. Peningkatan suku bunga The Fed, akan mempengaruhi suu bunga global yang akan mengakibatkan cos of found pemerintah. Risiko ini termasuk ke dalam perhatian pemerintah dalam penyusunan rencana pembiayaan ke depan.
“Pemerintah berkomitmen penuh untuk menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif dan mampu meningkatkan tingkat produktivitas secara keseluruhan melalui pembangunan infrastruktur, kemudahan berinvestasi, dan pengembangn riset dan teknologi,” papar mantan Wakil Menteri Keuangan ini.
Sebelumnya, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati sepakat atas kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun kenaikan harga BBM itu, kata dia, seharusnya dilakukan setelah pemerintah menyehatkan ruang fiskal, bukan sebaliknya yang saat ini tengah ditempuh oleh pemerintah.
Penyehatan ruang fiskal, menurut Enny, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran stimulus fiskal. Kendali perencanaan pembangunan yang dikembalikan ke Bappenas, menjadi awal terjadinya koordinasi dan sinergi program. Realokasi subsidi yang tepat sasaran melalui konsistensi kebijakan energi nasional dan subsidi produktif untuk rakyat.
Salah satu yang ditempuh, ya, mengubah skema subsidi harga menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran. Alokasi belanja juga lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur. Namun Bambang memastikan bukan hanya subsidi BBM yang akan diturunkan. “Konsep pemberian subsidi akan diubah dari skema subsidi harga menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran. Skema baru ini bukan hanya untuk subsidi BBM saja tetapi juga bentuk lain seperti subsidi listrik, makanan, pupuk dan sebagainya,” ujarnya di gedung Kementerian Keuangan, Rabu (03/12).
Bambang berharap pengurangan beban belanja subsidi dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar, dan membuka kesempatan untuk realokasi anggaran pemerintah kepada belanja yang lebih produktif. Sasaran yang sudah diungkapkan pemerintah adalah infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan dan maritim, termasuk sektor pertanian, perikanan dan energi.
Selain realokasi subsidi untuk peningkatan belanja infrastruktur, savings dari penghematan subsidi tersebut juga aja digunakan oleh pemerintah untuk menstimulasi pembangunan daerah ke depan melalui penambahan alokasi dana desa.
“Pencapaian stabilitas mikroekonomi tetap merupakan salah satu fokus utama pemerintah. Prioritas lainnya yang juga tak kalah penting adalah menciptakan kondisi fiskal yang lebih baik melalui perbaikan struktur APBN, terutama dengan menciptakan ruang fiskal yang lebih besar,” kata Bambang.
Penciptaan ruang fiskal yang lebih besar, lanjutnya, dapat dilakukan melalui optimalisasi di sisi penerimaan atau peningkatan quality of spending di sisi belanja. Dalam hal ini, pemerintah berkonsentrasi pada upaya optimalisasi penerimaan, baik yang bersumber dari pajak maupun non pajak. Sementara di sisi belanja, pemerintah juga akan mengupayakan peningkatan kualitas belanja melalui realokasi anggaran untuk belanja yang lebih produktif sekaligus tetap menjaga defisit anggaran pada tingkat yang aman, dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Bambang menyebut upaya lain, efisiensi belanja pemerintah. Antara lain pemotongan belanja kurang produktif seperti perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat di hotel. Pemerintah juga akan menggunakan sebagian dari dana realokasi anggaran untuk menurunkan defisit anggaran, khususnya untuk 2015 mendatang. “Ini sebagai antisipasi ketidakpastian ekonomi global di masa depan, seperti kenaikan suku bunga Amerika Serikat,” ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, terlepas dari berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi fiskal, pemerintah menyadari bahwa defisit anggaran adalah hal yang tak terhindarkan dan perlu dikelola dengan baik. Untuk rencana pembiayaan tahun 2015, diakui oleh Bambang sementara ini pemerintah masih menggunakan target ABN 2015. Ke depan, dengan adanya penyesuaian harga BBM, terdapat potensi penurunan target defisit APBN-P 2015 yang selanutnya akan berpengaruh pada penurunan target pembiayaan SBN.
Isu risiko penngkatan suku bunga The Fed juga turut mnejadi perhatian pemerintah. Peningkatan suku bunga The Fed, akan mempengaruhi suu bunga global yang akan mengakibatkan cos of found pemerintah. Risiko ini termasuk ke dalam perhatian pemerintah dalam penyusunan rencana pembiayaan ke depan.
“Pemerintah berkomitmen penuh untuk menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif dan mampu meningkatkan tingkat produktivitas secara keseluruhan melalui pembangunan infrastruktur, kemudahan berinvestasi, dan pengembangn riset dan teknologi,” papar mantan Wakil Menteri Keuangan ini.
Sebelumnya, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati sepakat atas kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Namun kenaikan harga BBM itu, kata dia, seharusnya dilakukan setelah pemerintah menyehatkan ruang fiskal, bukan sebaliknya yang saat ini tengah ditempuh oleh pemerintah.
Penyehatan ruang fiskal, menurut Enny, dapat dilakukan dengan meningkatkan peran stimulus fiskal. Kendali perencanaan pembangunan yang dikembalikan ke Bappenas, menjadi awal terjadinya koordinasi dan sinergi program. Realokasi subsidi yang tepat sasaran melalui konsistensi kebijakan energi nasional dan subsidi produktif untuk rakyat.