Setelah menetapkan harga listrik yang dihasilkan pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga surya fotovoltaik, kini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatur harga listrik yang dihasilkan energi terbarukan berbasis sampah kota.
Melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 19 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota, teknologi yang diatur tidak hanya sanitary landfill tetapi jugazero waste.
Permen yang baru dikeluarkan tersebut juga sekaligus mencabut ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Permen ESDM No. 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik.
Sebagaimana diketahui, teknologi sanitary landfill merupakan teknologi pengolahan sampah dalam suatu kawasan tertentu yang terisolir sampai aman untuk lingkungan. Sementara itu, zero waste mengusahakan penurunan volume sampah yang signifikan melalui proses terintegrasi dengan gasifikasi atau insenerasi.
Pasal 3 Permen tersebut menegaskan bahwa harga pembelian tenaga listrik yang menggunakan teknologi zero waste dengan kapasitas sampai dengan 10 MW, ditetapkan berdasarkan tegangan yang terinterkoneksi. Untuk tegangan menengah, dihargai Rp1.450,00/kWh sedangkan pada tegangan rendah dihargai Rp1.798,00/kWh.
Dalam Pasal 4, diatur harga pembelian tenaga listrik yang menggunakan teknologi sanitary landfill dengan kapasitas sampai dengan 10 MW. Harga patokan yang ditetapkan adalah Rp1.250,00/kWh jika terinterkoneksi pada tegangan menengah. Jika terinterkoneksi pada tegangan rendah, harga yang ditetapkan menjadi Rp1.598,00/kWh.
Harga yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tersebut hanya untuk kapasitas dengan batasan 10 MW. Dalam hal pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota dengan kapasitas di atas 10 MW, Pasal 5 menetapkan bahwa harga pembelian tenaga listrik didasarkan pada kesepakatan antara PT PLN dengan badan usaha.
Harga listrik dengan kapasitas 10 MW maupun diatasnya, sudah termasuk seluruh biaya interkoneksi dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota ke titik interkoneksi jaringan tenaga listrik PT PLN. Menurut Pasal 7, harga tersebutdipergunakan dalam perjanjian jual beli tanpa negosiasi dan bersifat final dan berlaku selama dua puluh tahun.
Menurut Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana, pengaturan harga listrik berbasis sampah kota adalah salah satu bentuk pemanfaatan energi terbarukan, dan penggunaan energi ramah lingkungan. Terlebih lagi, Permen mengatur pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
“Pembangkit listrik berbasis sampah kota ini bentuk pemanfaatan energi terbarukan dan ramah lingkungan. Harga jual kepada rakyat pun bisa lebih murah,” kata Rida.
Di sisi lain, pengamat energi dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) Kurtubi tetap berpandangan bahwa harga yang ditetapkan pemerintah masih tinggi sehingga bisa berdampak pada tingginya harga jual listrik oleh PLN kepada rakyat.
Menurutnya, untuk menghasilkan listrik yang murah seharusnya pemanfaatan gas dan batu bara lebih dioptimalkan. Hal itu karena ongkos produksinya yang rendah. “Gas dan batu bara jangan diekspor banyak-banyak, jangan negara pengimpor menikmati listrik murah dari situ. Seharusnya lebih dioptimalkan untuk dalam negeri sehingga listrik kita bisa murah,” tandasnya.