Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan, Pemerintah meluncurkan Open Government Indonesia (OGI). Lewat program itu pemerintah akan menjaring aspirasi masyarakat yang nantinya dituangkan ke dalam Rencana Aksi OGI yang dibentuk setiap dua tahunan dimulai 2016-2017.
Deputi Kepala Staf Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho, menjelaskan aspirasi yang masuk dalam rencana aksi OGI bakal dijalankan oleh kementerian, serta lembaga pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.
“Aspirasi masyarakat yang terjaring dalam rencana aksi itu sekaligus disiapkan anggarannya untuk dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintahan terkait, termasuk pemerintah daerah. Pelaksanaannya akan dimonitor dengan melibatkan masyarakat,” kata Yanuar dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (03/12).
Lewat OGI, tata kelola pemerintahan baik di pusat dan daerah harus semakin terbuka karena melibatkan partisipasi publik. Yanuar menilai selama ini pemerintah belum cukup baik menangani keluhan dan masukan publik. Misalnya, ketika masyarakat memberikan usulan kepada suatu lembaga pemerintahan, tidak jarang respon yang diberikan oleh lembaga yang bersangkutan biasanya normatif. “Ketika masyarakat memberikan usulan biasanya jawaban yang diberikan lembaga yang bersangkutan itu 'masukan anda kami terima dengan baik.' Padahal masyarakat tidak membutuhkan itu, tapi jawaban yang konkrit” ujarnya.
Dalam menjaring aspirasi masyarakat akan digunakan dua cara yakni online melalui website www.opengovindonesia.org dan offline dengan membentuk tim yang menyambangi beberapa pemerintah daerah. Yanuar menyebut ada 7 tema besar yang akan digunakan dalam menjaring aspirasi masyarakat yakni pelayanan publik, transparansi anggaran, penegakan hukum, lingkungan dan sumber daya alam, parlemen, pembangunan desa dan tata kelola dana. Ia berpendapat jika tata kelola pemerintah semakin terbuka dan transparan maka meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kepala Sekretariat Nasional OGI, Fithya Findle, menjelaskan proses penjaringan aspirasi masyarakat dimulai 4-13 Desember 2015. Beberapa daerah yang dipilih untuk disambangi dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat diantaranya Provinsi Aceh (mewakili bagian barat Indonesia), Bojonegoro (mewakili bagian tengah Indonesia) dan Makassar (mewakili bagian timur Indonesia).
Findle mengatakan mekanisme penjaringan aspirasi yang dilakukan dibuat sederhana agar mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat. Itu perlu dilakukan karena aspirasi yang dijaring mulai dari lapisan masyarakat tingkat bawah sampai atas. “Bentuk pertanyaan yang akan digunakan untuk menjaring aspirasi kami buat sangat sederhana. Pertanyaannya menyangkut tujuh tema besar sebagaimana disebut Yanuar tadi,” paparnya.
Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo, menilai program OGI strategis bagi pemerintah dan masyarakat. Program ini berupaya mendekatkan antara pemerintah dan masyarakat. Selama ini terjadi jarak antara rancangan atau kebijakan yang diterbitkan pemerintah dengan kebutuhan atau fakta yang dihadapi masyarakat. Misalnya, dengan bergulirnya kebijakan subsidi pupuk diharapkan menekan harga pupuk menjadi murah. Tapi, fakta di lapangan berbeda. “OGI berupaya menjembatani agar kebijakan dan rencana pemerintah dapat terdistribusi dengan baik ke masyarakat,” urai Sugeng.
Sugeng menyebut pemerintah kota Paris, Perancis, dapat menjadi contoh yang baik dalam melibatkan partisipasi publik. Walikota Paris menganggarkan dana cukup besar untuk partisipasi publik. Tahun 2014, Walikota Paris merencanakan 15 proyek, 9 diantaranya dipilih oleh warga. Misalnya, penataan kawasan kumuh dipinggiran kota Paris menjadi tempat pertunjukan dan seni. Dalam menjaring aspirasi warganya Walikota Paris menggunakan mekanisme online dan offline. “Itu bisa jadi inspirasi kita dalam membangun OGI. Ini menumbuhkan citizenship,” pungkas Sugeng.
Deputi Kepala Staf Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho, menjelaskan aspirasi yang masuk dalam rencana aksi OGI bakal dijalankan oleh kementerian, serta lembaga pemerintahan pusat dan pemerintah daerah.
“Aspirasi masyarakat yang terjaring dalam rencana aksi itu sekaligus disiapkan anggarannya untuk dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintahan terkait, termasuk pemerintah daerah. Pelaksanaannya akan dimonitor dengan melibatkan masyarakat,” kata Yanuar dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (03/12).
Lewat OGI, tata kelola pemerintahan baik di pusat dan daerah harus semakin terbuka karena melibatkan partisipasi publik. Yanuar menilai selama ini pemerintah belum cukup baik menangani keluhan dan masukan publik. Misalnya, ketika masyarakat memberikan usulan kepada suatu lembaga pemerintahan, tidak jarang respon yang diberikan oleh lembaga yang bersangkutan biasanya normatif. “Ketika masyarakat memberikan usulan biasanya jawaban yang diberikan lembaga yang bersangkutan itu 'masukan anda kami terima dengan baik.' Padahal masyarakat tidak membutuhkan itu, tapi jawaban yang konkrit” ujarnya.
Dalam menjaring aspirasi masyarakat akan digunakan dua cara yakni online melalui website www.opengovindonesia.org dan offline dengan membentuk tim yang menyambangi beberapa pemerintah daerah. Yanuar menyebut ada 7 tema besar yang akan digunakan dalam menjaring aspirasi masyarakat yakni pelayanan publik, transparansi anggaran, penegakan hukum, lingkungan dan sumber daya alam, parlemen, pembangunan desa dan tata kelola dana. Ia berpendapat jika tata kelola pemerintah semakin terbuka dan transparan maka meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kepala Sekretariat Nasional OGI, Fithya Findle, menjelaskan proses penjaringan aspirasi masyarakat dimulai 4-13 Desember 2015. Beberapa daerah yang dipilih untuk disambangi dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat diantaranya Provinsi Aceh (mewakili bagian barat Indonesia), Bojonegoro (mewakili bagian tengah Indonesia) dan Makassar (mewakili bagian timur Indonesia).
Findle mengatakan mekanisme penjaringan aspirasi yang dilakukan dibuat sederhana agar mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat. Itu perlu dilakukan karena aspirasi yang dijaring mulai dari lapisan masyarakat tingkat bawah sampai atas. “Bentuk pertanyaan yang akan digunakan untuk menjaring aspirasi kami buat sangat sederhana. Pertanyaannya menyangkut tujuh tema besar sebagaimana disebut Yanuar tadi,” paparnya.
Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo, menilai program OGI strategis bagi pemerintah dan masyarakat. Program ini berupaya mendekatkan antara pemerintah dan masyarakat. Selama ini terjadi jarak antara rancangan atau kebijakan yang diterbitkan pemerintah dengan kebutuhan atau fakta yang dihadapi masyarakat. Misalnya, dengan bergulirnya kebijakan subsidi pupuk diharapkan menekan harga pupuk menjadi murah. Tapi, fakta di lapangan berbeda. “OGI berupaya menjembatani agar kebijakan dan rencana pemerintah dapat terdistribusi dengan baik ke masyarakat,” urai Sugeng.
Sugeng menyebut pemerintah kota Paris, Perancis, dapat menjadi contoh yang baik dalam melibatkan partisipasi publik. Walikota Paris menganggarkan dana cukup besar untuk partisipasi publik. Tahun 2014, Walikota Paris merencanakan 15 proyek, 9 diantaranya dipilih oleh warga. Misalnya, penataan kawasan kumuh dipinggiran kota Paris menjadi tempat pertunjukan dan seni. Dalam menjaring aspirasi warganya Walikota Paris menggunakan mekanisme online dan offline. “Itu bisa jadi inspirasi kita dalam membangun OGI. Ini menumbuhkan citizenship,” pungkas Sugeng.