Semakin tingginya permintaan batubara dunia berdampak terhadap meningkatnya harga komoditas tersebut. Kondisi ini tentu mempengaruhi biaya produksi listrik nasional yang berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menggantungkan bahan baku batubara hingga sebesar 57,22 persen pada akhir 2017.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah berencana membuat peraturan mengenai harga batubara khusus untuk sumber energi pembangkit listrik. Aturan tersebut diharapkan pemerintah dapat menjaga tarif dasar listrik (TDL) tidak naik pada 2018-2019. “Keputusan pemerintah untuk tahun ini dan tahun depan (tarif listrik) tidak akan naik. Keputusan itu disepakati dalam sidang kabinet. Minggu ini (aturannya) selesai,” kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan di Gedung Kementerian ESDM, Senin (5/3/2018) malam.
Nantinya, pemerintah juga akan menyiapkan regulasi tersebut dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri ESDM. Saat ini, peraturan tersebut dalam tahap finalisasi dan segera diterbitkan dalam waktu dekat. Jonan menjelaskan regulasi tersebut memuat tarif patokan batubara khusus untuk pembangkit tenaga listrik. Sayangnya, ia tidak menyebutkan perkiraan tarif tersebut.
“Harganya nanti ada di peraturan menteri yang saya buat untuk turunan dari PP. Ancer-ancer-nya berapa, nanti dulu,” kata Jonan. Baca Juga: Rencana Kebijakan Penyederhanaan Tarif Listrik, YLKI: Itu Membebani Konsumen
Ketika menetapkan tarif listrik, sebelumnya pemerintah tidak memasukkan harga batubara sebagai komponen. Selama ini, harga minyak Indonesia (Indonesia Oil Crude Price) menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut terjadi karena pembangkit listrik tenaga diesel lebih besar porsinya dibandingkan bahan baku lain, seperti gas bumi dan energi baru terbarukan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional dari batubara hingga 2016 sebesar 29.880,23 MW dari total 59.656,30 MW. Sedangkan, pembangkit listrik diesel hanya sebesar 6.274,79 MW secara nasional. Payung hukum mengenai penentuan tarif listrik terdapat dalam Permen ESDM No 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara, Pasal 6 ayat (2).
Dalam aturan tersebut menyebutkan komponen dalam penentuan tarif listrik ditentukan tiga hal yaitu nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, harga minyak Indonesia dan inflasi. Apabila komponen penentuan tarif listrik itu diterapkan dengan tidak menaikan tarif listrik tersebut tentu menambah pembengkakan kerugian PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Berdasarkan data yang dihimpun Hukumonline, PLN mengalami kerugian hingga Rp 14 triliun akibat kenaikan harga batubara. Pasalnya, rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP) mematok harga batubara senilai US$ 60 per ton, namun realisasi harganya ternyata mencapai US$ 80 per ton. Berdasarkan data KESDM, harga batubara terus meningkat hingga US$ 100,69 per ton pada Februari 2018.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah berencana tidak menambah subsidi listrik kepada PLN. Rencananya, pemerintah hanya menambah subsidi pada anggaran penyediaan listrik pedesaan. Jonan menjelaskan peningkatan pemakaian listrik rumah tangga pedesaan dan masyarakat tidak mampu dengan kapasitas 450 VA dan 900 VA bertambah mencapai 1 juta pelanggan setiap tahunnya.
Selain itu, rencana pemerintah tidak menaikkan tarif listrik bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. "Presiden memahami daya beli masyarakat harus tetap dipertahankan sekurangnya di level sekarang, kalau bisa meningkat," kata Jonan. Dia juga menambahkan tidak naiknya tarif listrik juga sudah dibahas bersama Komisi VII DPR.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai rencana pemerintah memasukkan batubara sebagai komponen dalam penetapan tarif listrik adalah tepat. Menurutnya, dengan ada aturan mengenai harga batubara untuk pembangkit listrik membuat perhitungan tarif listrik lebih terukur bagi PLN dan produsen batubara.
“Saya kira itu cukup relevan sebagian besar proyek-proyek listrik yang dikerjakan pemerintah, energi primernya adalah batubara. Kalau ada aturan main yang jelas membuat pengusaha lebih jelas menghitung marginnya. Sisi lain, PLN juga lebih jelas menghitung struktur cost–nya,” kata Komaidi saat dihubungi Hukumonline, Selasa (6/5/2018).
Menurutnya, proyek-proyek pembangkit listrik dalam Fast Track Program I dan II dan pembangkit listrik 35.000 MW yang sedang dikerjakan oleh PLN sebagian besar menggunakan batubara sebagai bahan bakunya.
Namun, dia mengingatkan kepada pemerintah saat penetapan harga batubara tersebut nantinya juga mempertimbangkan kepentingan dunia usaha agar tidak merugikan. Menurutnya, permintaan batubara dunia meningkat seperti saat ini pengusaha batubara seharusnya mampu mendapatkan keuntungan lebih besar. “Nantinya, pemerintah juga jangan terlalu menahan harga batubaranya,” harap Komaidi.