Pemerintah Sarankan Rekrutmen Cakim Pakai Sistem CPNS

Tim teknis akan terus mengkaji lebih dalam pola rekrutmen yang lebih praktis.

Dia menegaskan usulan seleksi cakim menggunakan sistem seleksi CPNS lantaran kebutuhan hakim sudah sangat mendesak. Meski begitu, penyelenggaraan rekrutmen cakim dengan sistem CPNS ini tergantung MA dan KY.  “Kan waktu terus berjalan nih. Semuanya, tergantung keinginan MA dan KY seperti apa. Intinya kita mendukung semuanya,” tegasnya.

Ketua KY Suparman Marzuki menyambut baik respon cepat Kemenpan RB atas ketiadaan rekrutmen cakim selama lima tahun terakhir. Namun, pihaknya tetap berpandangan seiring perubahan status hakim menjadi pejabat negara tidak bisa disamakan dengan sistem pengadaan CPNS.

“Kalau pejabat negara seharusnya sistem rekrutmennya berbeda, kalau PNS menggunakan sistem rekrutmen CPNS. Kalau rekrutmen cakim konsepnya tidak ada istilah calon hakim, yang lulus langsung jadi hakim. Sedangkan yang tidak lulus, dikembalikan ke masyarakat,” kata Suparman.

Untuk itu, menurutnya harus ada kejelasan mengenai pola rekrutmen hakim secara khusus dan mandiri. Sebab, rekrutmen cakim terkait dengan pengaturan hak keuangan dan nomenklatur hakim sebagai pejabat negara.

Sementara Komisioner KY Bidang SDM, Jaja Ahmad Jayus mengatakan yang terpenting pemerintah sudah memiliki kesepahaman kalau hakim adah pejabat negara. Pihaknya, berharap pada triwulan kedua tahun 2015 sudah bisa melaksanakan rekrutmen cakim. Persoalan rekrutmen cakim ini sebenarnya hanya butuh payung hukum melalui terbitnyaPerprestentang Pembiayaan Pendidikan Cakim yang lulus seleksi pengangkatan cakim.draf

Meski begitu, pihaknya bersama MA dan Kemenpan dengan membentuk tim teknis akan terus berdiskusi mengkaji lebih dalam mana pola rekrutmen yang lebih praktis, apakah melalui seleksi CPNS atau melalui pola yang diajukan KY-MA. “Yang paling penting tetap mengacu pada aspek integritas dan kapasitas aspek hakim,” terangnya.