Direktur Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Edy Hermanto, mengatakan pihaknya masih mengkaji program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia mengatakan, pemerintah masih mematangkan rencana untuk tidak menjual BBM subsidi di hari libur. Menurutnya, pemerintah masih mempertimbangkan berbagai masalah terkait pengendalian BBM bersubsidi itu.
“Hal ini jangan sampai pengendalian BBM bersubsidi malah menjadi sumber permasalahan social,” ujar Edy di Jakarta, Jumat (23/5).
Edy juga menambahkan, ia sedang memikirkan cara mengantisipasi akibat yang timbul dari kebijakan yang tengah direncanakan itu. Salah satunya adalah upaya agar jangan sampai malah satu hari sebelum libur semuanya berbondong-bondong mengisi minyak ke SPBU. Menurut Edy, jika masyarakat berbondong ke SPBU membeli BBM, maka tujuan pengendalian subsidi malah menjadi sia-sia.
“Selain itu pemerintah juga mempertimbangkan kemacetan yang timbul di SPBU karena antrean panjang menjelang libur panjang. Kita harus evaluasi karena bagaimanapun juga kalau di hari libur tidak pakai BBM subsidi, salah satu permasalahannya adalah efeknya pada sehari sebelum liburan. Apakah akan menjadikan macet jalan, orang akan berbondong-bondong terus akhirnya belinya banyak,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri ESDM, Jero wacik, sebelumnya melontarkan rencana untuk mengosongkan SPBU dari BBM bersubsidi pada hari libur. Hal itu sebagai langkah dalam rangka membatasi BBM dilakukan dengan. Menurut Wacik, dengan melaksanakan rencananya itu, maka akan ada penghematan penggunaan BBM subsidi.
“Untuk mengurangi konsumsi BBM subsidi, sebaiknya setiap hari libur pom bensin tidak berjualan BBM subsidi. Jadi kalau beli di jalan-jalan, ya beli yang BBM non subsidi,” ujar Jero Wacik di Jakarta, pada hari Rabu (21/5) lalu.
Menanggapi rencana yang dilontarkan pemerintah tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir menjelaskan, pihaknya tak bisa mengambil sikap. Ia mengungkapkan, Pertamina merupakan perusahaan sebagai badan yang ditugaskan untuk mendistribusikan BBM. Oleh karena itu, pihaknya tak bisa menolak ataupun menyetujui rencana pemerintah itu.
Hanya saja, ia mengingatkan bahwa jika rencana itu dijalankan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. Sebab, persoalan BBM bersubsidi sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Menurut Ali, fundamental ekonomi secara langsung akan terpengaruh jika kebijakan BBM bersubsidi tak dijalankan dengan baik.
“Tidak bisa menolak atau setuju. Kami hanya sampaikan akan ada potensi penyelewengan. Penjualan BBM subsidi eceran akan marak di akhir pekan,” ujar Ali.
Ia juga menuturkan sejak 2012 lalu, wacana tersebut sebenarnya sudah pernah digulirkan. Bahkan, menurut Ali, rencana itu hampir dijalankan oleh Pertamina. Namun, pada akhirnya kebijakan tersebut tak terlaksana.
“Kebijakannya kan bersifat makro. Jadi harus diselesaikan secara komprehensif. Jangan hanya melihat teknis di lapangan langsung jalan begitu saja,” kata Ali.
Di samping itu, pihaknya menilai, kegiatan ekonomi dalam sepakan terus berjalan. Jika pemerintah melarang penggunaan BBM bersubsidi di akhir pekan, maka akan ada peluang kegiatan ekonomi yang terputus begitu saja. Ia menilai, dengan mengajukan rencana itu berarti pemerintah hanya melihat kegiatan ekonomi formal yang berlangsung Senin-Jumat. Padahal, biasanya Sabtu-Minggu ada kegiatan ekonomi non informal yang tidak libur.
“Ini berpotensi mengganggu,” pungkasnya.
“Hal ini jangan sampai pengendalian BBM bersubsidi malah menjadi sumber permasalahan social,” ujar Edy di Jakarta, Jumat (23/5).
Edy juga menambahkan, ia sedang memikirkan cara mengantisipasi akibat yang timbul dari kebijakan yang tengah direncanakan itu. Salah satunya adalah upaya agar jangan sampai malah satu hari sebelum libur semuanya berbondong-bondong mengisi minyak ke SPBU. Menurut Edy, jika masyarakat berbondong ke SPBU membeli BBM, maka tujuan pengendalian subsidi malah menjadi sia-sia.
“Selain itu pemerintah juga mempertimbangkan kemacetan yang timbul di SPBU karena antrean panjang menjelang libur panjang. Kita harus evaluasi karena bagaimanapun juga kalau di hari libur tidak pakai BBM subsidi, salah satu permasalahannya adalah efeknya pada sehari sebelum liburan. Apakah akan menjadikan macet jalan, orang akan berbondong-bondong terus akhirnya belinya banyak,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri ESDM, Jero wacik, sebelumnya melontarkan rencana untuk mengosongkan SPBU dari BBM bersubsidi pada hari libur. Hal itu sebagai langkah dalam rangka membatasi BBM dilakukan dengan. Menurut Wacik, dengan melaksanakan rencananya itu, maka akan ada penghematan penggunaan BBM subsidi.
“Untuk mengurangi konsumsi BBM subsidi, sebaiknya setiap hari libur pom bensin tidak berjualan BBM subsidi. Jadi kalau beli di jalan-jalan, ya beli yang BBM non subsidi,” ujar Jero Wacik di Jakarta, pada hari Rabu (21/5) lalu.
Menanggapi rencana yang dilontarkan pemerintah tersebut, Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir menjelaskan, pihaknya tak bisa mengambil sikap. Ia mengungkapkan, Pertamina merupakan perusahaan sebagai badan yang ditugaskan untuk mendistribusikan BBM. Oleh karena itu, pihaknya tak bisa menolak ataupun menyetujui rencana pemerintah itu.
Hanya saja, ia mengingatkan bahwa jika rencana itu dijalankan maka dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak di masyarakat. Sebab, persoalan BBM bersubsidi sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Menurut Ali, fundamental ekonomi secara langsung akan terpengaruh jika kebijakan BBM bersubsidi tak dijalankan dengan baik.
“Tidak bisa menolak atau setuju. Kami hanya sampaikan akan ada potensi penyelewengan. Penjualan BBM subsidi eceran akan marak di akhir pekan,” ujar Ali.
Ia juga menuturkan sejak 2012 lalu, wacana tersebut sebenarnya sudah pernah digulirkan. Bahkan, menurut Ali, rencana itu hampir dijalankan oleh Pertamina. Namun, pada akhirnya kebijakan tersebut tak terlaksana.
“Kebijakannya kan bersifat makro. Jadi harus diselesaikan secara komprehensif. Jangan hanya melihat teknis di lapangan langsung jalan begitu saja,” kata Ali.
Di samping itu, pihaknya menilai, kegiatan ekonomi dalam sepakan terus berjalan. Jika pemerintah melarang penggunaan BBM bersubsidi di akhir pekan, maka akan ada peluang kegiatan ekonomi yang terputus begitu saja. Ia menilai, dengan mengajukan rencana itu berarti pemerintah hanya melihat kegiatan ekonomi formal yang berlangsung Senin-Jumat. Padahal, biasanya Sabtu-Minggu ada kegiatan ekonomi non informal yang tidak libur.
“Ini berpotensi mengganggu,” pungkasnya.