Isu pemanfaatan ekonomi karbon melalui perdagangan karbon menjadi pembahasan seiring rencana pemerintah menerbitkan bursa karbon tahun ini. Indonesia sebagai negara memiliki hutan tropis, amat berkepentingan atas pemanfaatan ekonomi karbon, yang kini belum mampu mengoptimalkannya. Paling utama, pemanfaatan ekonomi karbon dianggap menjadi salah satu solusi menurunkan emisi gas rumah kaca yang mengakibatkan krisis iklim global.
Analis Kebijakan Ahli Utama Bidang Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Djoko Prihatno menyampaikan nilai ekonomi karbon (NEK) merupakan persoalan yang awam di masyarakat luas. Saat ini, negara-negara dunia sedang menyiapkan modalitas, infrastruktur pemanfaatan ekonomi karbon. Sedangkan Indonesia, masih perlu menyiapkan regulasi dan permodalan agar siap merebut pasar internasional.
Djoko menilai, semua aktivitas manusia termasuk industri menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang sifatnya permanen di atmosfer. Dengan begitu, semua makhluk hidup dan lingkungan menanggung emisi GRK tersebut. Dalam Paris Agreement mewajibkan semua negara berkomitmen menurunkan emisi sehingga setiap negara berlomba-lomba menurunkan emisi.
Dalam Paris Agreement tersebut terdapat mekanisme perdagangan karbon melalui kerja sama, sehingga dunia industri berlomba-lomba membeli karbon menjadi bernilai. Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement tersebut melalui UU No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
“Karbon ini bisa menjadi sumber daya alam sehingga sesuai filosofis UUD 1945 harus kita lindungi untuk kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan transparan,” ujarnya dalam acara diskusi Hukumonline 2023 bertema “Mencapai Transformasi Usaha Berkelanjutan dengan Integrasi ESG dan Perdagangan Karbon”, pada Kamis (31/8/2023) kemarin.
Baca juga:
- Hitung Mundur Bursa Karbon, OJK Segera Rampungkan Aturan Main
- POJK Bursa Karbon Segera Terbit, Ini Sektor Bisnis yang Diharapkan Terlibat
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Beleid itu bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca.