Pasca terpilih sebagai Presiden 2019-2024, Joko Widodo berulang kali dalam berbagai kesempatan menyatakan kemudahan berinvestasi merupakan fokus utama pemerintah dalam lima tahun mendatang. Bahkan, Jokowi akan menindak tegas bagi pihak-pihak yang dianggap menghambat arus investasi tersebut.
Sayangnya, komitmen presiden tersebut dikhawatirkan memberi pengaruh buruk terhadap penegakan hukum di sektor usaha. Sebab, tidak terhindarkan kegiatan bisnis tanpa penegakan hukum memiliki dampak negatif seperti konflik sosial, kerusakan lingkungan hingga korupsi. Atas kondisi tersebut, pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara kemudahan investasi dan penegakan hukum sehingga kedua hal tersebut dapat berjalan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, dalam Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta, Senin (5/8). Laode menjelaskan prinsip rule of law atau berbasis hukum harus ditegakkan. “Kemudahan investasi jangan dihadap-hadapkan dengan penegakkan hukum. Sebenarnya, yang diperlukan investor adalah kepastian hukum,” jelas Laode.
Menurutnya, penegakan hukum di sektor bisnis saat ini masih lemah sehingga pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan korporasi sering terjadi. Misalnya, hilangnya pendapatan negara pada sektor migas akibat tidak patuhnya perusahaan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Ada piutang negara dari migas puluhan triliun tidak diambil. Kami tanya SKK Migas alasannya mereka (perusahaan) melarikan diri, pailit. Saya enggak rela kalau investor yang datang seperti itu, yang kami butuhkan adalah investor mau patuh dengan tata kelola Indonesia,” jelasnya.
Di sektor pertambangan, Laode menjelaskan sebagian besar perusahaan tambang belum patuh terhadap kewajiban reklamasi. Sehingga, terdapat lubang-lubang besar yang merusak lingkungan sisa pasca-tambang. Menurutnya, penegakkan hukum secara tegas harus dilakukan kepada perusahaan-perusahaan tambang tersebut.
“Harusnya ada uang jaminan reklamasi dari perusahaan tambang tapi implementasinya tidak ada. Kalau dia perusahaan asing disuruh pulang saja ke negaranya. Sedangkan, kalau itu investor Indonesia harus masuk penjara. Harus ada kepastian hukum sehingga tidak ada suap,” jelasnya.
Laode menambahkan kepastian hukum tersebut justru berdampak positif terhadap dunia bisnis bahkan meningkatkan penerimaan negara. Dia mencontohkan pengawalan KPK pada sektor-sektor usaha seperti retribusi dari papan reklame di Segi Tiga Emas Jakarta. Sebelumnya, retribusinya Rp 1 triliun saja tidak dapat padahal pemasangan satu papan bisa Rp 300 juta per bulan. Sekarang, setelah kami kawal retribusinya Rp 4 triliun per tahun.
Sementara itu, pakar lingkungan hidup Hariady Kartodihardjo mengatakan lemahnya penegakan hukum pada sektor bisnis akan berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan. Dia menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).
“Dalam 20 tahun terakhir Amdal enggak pernah dievaluasi efektivitasnya. Bahkan hasil kajian menyatakan terdapat 32 titik korupsi pada pengurusan Amdal yang 18 titiknya berada di pemerintah,” jelas Hariady.
(Baca Juga: Pidato Visi Jokowi Dinilai Abaikan Pentingnya Hukum dan HAM)
Seperti diberitakan sebelumnya, calon Presiden terpilih, Joko Widodo menyampaikan sedikitnya ada 5 agenda prioritas pemerintahan periode 2019-2024. Jokowi menyampaikan itu dalam pidato politik bertajuk “Visi Indonesia” di Sentul, Bogor, Minggu (14/7) lalu.
Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Jokowi menyebut infrastrutur yang dibangun itu harus terhubung dengan kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, dan pariwisata. Infrastruktur itu juga harus terhubung dengan kawasan persawahan, perkebunan, dan tambak perikanan.
Kedua, Jokowi mengutamakan pembangunan SDM. Menurutnya ini menjadi kunci bagi Indonesia ke depan. Pembangunan SDM akan dilakukan melalui berbagai upaya seperti menjamin kesehatan ibu hamil dan bayi serta anak. Jokowi menekankan jangan sampai ada stunting, kematian ibu dan bayi.
Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan menyebut pentingnya balai pendidikan dan pelatihan vokasi. Jokowi mengatakan pemerintahannya akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia yang fungsinya mengidentifikasi, fasilitasi, dan mendukung pendidikan serta pengembangan diri bagi talenta Indonesia. Dukungan juga akan diberikan pemerintah untuk diaspora Indonesia, sehingga diharapkan bisa berkontribusi bagi percepatan pembangunan.
Ketiga, Jokowi menegaskan untuk mengundang investasi seluasnya dalam rangka membuka lapangan kerja. Guna mencapai tujuan itu, Jokowi mengatakan semua yang menghambat investasi harus dipangkas, antara lain birokrasi dan perizinan. Bahkan Jokowi berjanji akan terjun langsung melakukan pengawasan. “Akan saya kontrol, cek, akan saya ‘hajar’ kalau diperlukan. Tidak ada hambatan investasi karena ini kunci membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya,” kata dia.
Keempat, reformasi birokrasi. Jokowi menginginkan reformasi struktural agar lembaga makin sederhana dan lincah. Pola pikir aparat birokrasi harus diubah, kunci utama reformasi birokrasi yakni kecepatan dalam melakukan pelayanan publik terutama perizinan. Bahkan Jokowi mengancam membubarkan lembaga yang dinilai tidak berkontribusi signifikan dan bermasalah.
“Begitu saya lihat tidak efisien dan tidak efektif, saya pastikan akan dipangkas dan dicopot pejabatnya,” tegasnya.
Kelima, penggunaan APBN tepat sasaran. Jokowi mengingatkan APBN harus memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kelima agenda tersebut, hal utama yang harus dilakukan yakni mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Jokowi juga menekankan tidak ada toleransi bagi pihak yang mengganggu ideologi Pancasila. Seluruh warga negara harus menghargai perbedaan dan keberagaman.
Demokrasi yang dibangun di Indonesia menurut Jokowi harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Sekaligus menegaskan semua orang punya hak yang sama di hadapan hukum.