Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar uji materi Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6); Pasal 509; dan Pasal 540 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait aturan larangan pengumuman hasil survei dan hitung cepat (quick count) pada masa tenang dan saat pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden. Sidang yang dimohonkan sejumlah lembaga survei dan stasiun televisi ini, agendanya mendengarkan keterangan pemerintah.
Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Ardiansyah menerangkan pada masa kampanye para kontestan pemilu telah diberi banyak waktu melakukan pendekatan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media. Termasuk keterlibatan lembaga-lembaga survei pun telah merilis hasil jajak pendapat masyarakat atau perkiraan perolehan suara.
“Jadi, pengumuman hasil survei atau jejak pendapat hasil pemilu pada masa tenang (atau saat pemilu) tidak ada faktor atau alasan penting untuk dilakukan,” kata Ardiansyah di Gedung MK Jakarta, Kamis (11/4/2019). (Baca Juga: Aturan Hasil Survei dan Hitung Cepat Pemilu Kembali Dipersoalkan)
Ia menjelaskan pengaturan larangan pengumuman hasil survei atau jejak pendapat hasil pemilu pada masa tenang bukan membatasi informasi terkait tingkat elektabilitas kontestan peserta pemilu ataupun masyarakat. Pengaturan larangan ini agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik sesuai asas-asas pemilu dalam konstitusi.
Menurutnya, pengumuman perkiraan hasil penghitungan cepat pemilu paling cepat 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat (WIB) karena adanya perbedaan waktu antara Indonesia bagian barat dengan tengah (WITA), timur (WIT) rentang waktu 1 hingga 2 jam. Sebab, selesainya pelaksanaan pemungutan suara tidak bersamaan.
“Diharapkan adanya pengaturan ini, hasil penghitungan suara cepat yang diumumkan lebih akurat karena proses pemungutan suara dalam pemilu di semua wilayah (WIB, WITA, WIT) telah selesai,” dalihnya.
Bagi pemerintah, pengumuman hasil survei atau hitung cepat pemilu pada masa tenang dapat mengganggu ketertiban umum. Karenanya, relevan jika aturan ini dilanggar dijatuhi sanksi pidana pemilu seperti diatur Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6); Pasal 509; dan Pasal 540 UU Pemilu telah memberi kepastian hukum yang adil terhadap seluruh komponen penyelenggaraan pemilu termasuk pemohon sendiri dan sejalan dengan konstitusi.
“Ketentuan yang dimohonkan pengujian hanya soal waktu dan tidak terkait masalah konstitusionalitas berlakunya norma. Dengan demikian, asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai amanat konstitusi dapat dilaksanakan secara efektif,” tegasnya.
Pasal 449 (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang. (5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.
Pasal 509 Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.0000,00 (dua belas juta rupiah).
Pasal 540 (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). |
Permohonan ini diajukan dua pemohon yakni Ketua Umum Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dengan No. 24/PUU-XVII/2019 dan PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia dan PT Cyrus Nusantara dengan No. 25/PUU-XVII/2019.
Para Pemohon menilai pembentuk UU telah membangkang perintah konstitusi dan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terutama asas ketertiban dan kepastian hukum. Sebab, mereka telah menghidupkan kembali aturan larangan pengumuman hasil survei/jajak pendapat pada masa tenang dan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat beserta ketentuan pidana dalam UU Pemilu.
Padahal, seluruh norma dari pasal-pasal yang diuji ini telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi melalui tiga putusan MK. Pertama, Putusan MK No. 9/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2009. Kedua, Putusan MK No. 98/PUU-VII/2009 bertanggal 3 Juli 2009. Ketiga, Putusan MK No. 24/PUU-XII/2014 bertanggal 3 April 2014. Pemohon menilai penundaan publikasi hasil hitungan cepat berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak terkontrol seputar hasil pemilu. Terlebih, Pemilu 2019, adalah pemilu perdana yang menggabungkan pilpres dan pileg dalam sejarah pemilu di Indonesia. Warga pemilih pasti sangat antusias untuk segera mendapat informasi seputar hasil pemilu.
Menurut pemohon, pembatasan waktu dengan ancaman pidana soal hitungan cepat seperti diatur pasal-pasal yang diuji justru berpotensi menimbulkan berita-berita palsu (hoaks) seputar hasil pemilu. Hal ini menurut para Pemohon akan menambah beban rumitnya pelaksanaan pemilu bagi penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan sulitnya menciptakan tujuan pemilu yang damai, tertib, adil, transparan, dan demokratis.