Jika Indonesia ingin punya bank berkelas dunia, setidaknya terdapat tujuh langkah strategis yang bisa dilakukan pemerintah. Namun, kata Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono, untuk mewujudkan ketujuh langkah strategis tersebut diperlukan keyakinan dan keberanian dari pemerintah.
“Di negara demokrasi seperti Indonesia, gagasan besar untuk memiliki bank besar lebih sulit diwujudkan dibandingkan dengan di Cina, Malaysia dan Singapura,” kata Sigit di Jakarta, Rabu (15/10).
Padahal, lanjut Sigit, bank besar memiliki dampak positif bagi Indonesia dalam menyambut berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menurutnya, mimpi untuk memiliki bank besar harus segera disepakati dalam bentuk cetak biru perbankan atau rencana pembangunan perbankan Indonesia.
Wakil Ketua Umum Komite Ekonomi Nasional (KEN), Raden Pardede, sepakat jika pemerintah menjadi kunci perbaikan sistem perbankan di Indonesia. “Yang harus buat masterplan adalah pemerintah karena arahnya supaya dia jadi berdaya guna,” katanya di tempat yang sama.
Pemerintah yang dimaksud adalah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun sayangnya, kini di Kemenkeu tak satupun yang menangani di sektor jasa keuangan. Meski begitu, lanjut Raden, gagasan yang diutarakan Sigit dalam bukunya tersebut bisa menjadi masukan yang bernilai dalam pembangunan di wilayah Indonesia.
“Buku ini terlampau provokatif dan bisa menggangu, tapi runut yang dibangun dalam buku masuk akal dan masukan berharga bagi kita semua,” tutur Raden.
Pengamat Ekonomi Aviliani menambahkan, untuk menyambut MEA, perbankan Indonesia harus memiliki permodalan dan strategi yang kuat. Tujuh langkah strategis yang digagas Sigit bisa menjadi masukan dalam cetak biru perbankan yang tengah disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Ini bisa menjadi masukan untuk arsitektur perbankan yang baru,” katanya.
Selama ini, Aviliani menilai, peran perbankan belum optimal dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Menurutnya, dari angka 60 persen, 17 persen di antaranya pinjam ke bank. Sedangkan sisanya, sebanyak 43 persen meminjam ke sektor informal. Ia berharap, mimpi untuk memiliki bank besar perlu segera direalisasikan oleh Indonesia.
Tujuh langkah strategis yang ditawarkan Sigit tersebut bertujuan agar perbankan Indonesia mampu bersaing di pasar regional Asia Tenggara bahkan di tingkat global. Langkah strategis pertama adalah pendirian Bank Pembangunan Indonesia (BPI) yang fokus membiayai proyek-proyek infrastruktur dan investasi jangka panjang.
Langkah strategis kedua dan ketiga berupa penyiapan dua rencana mega merger perbankan. Mega merger pertama penggabungan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di Indonesia. Serta, penggabungan Bank Mandiri dengan Bank BNI. Hasil penggabungan ini bisa dinamakan Bank BNI-Mandiri.
Sedangkan untuk langkah keempat, adalah mengembalikan BRI ke khittahnya sebagai bank rakyat. BRI ke depannya bisa fokus menjadi bank UMKM yang mendukung pembangunan di sektor pertanian dan perikanan. Skenario kelima adalah perkuat permodalan dan tata kelola bank-bank komersial swasta nasional, bank komersial menengah dan bank khusus kecil.
Skenario keenam adalah penggabungan bank-bank syariah yang dimiliki oleh bank-bank BUMN menjadi satu Bank Syariah Indonesia (BSI). Langkah strategis terakhir adalah penempatan bank-bank BUMN agar sebaiknya tidak berada di bawah kendali suatu kementerian seperti yang terjadi selama ini. Bank-bank BUMN tersebut sebaiknya dikelola di bawah payung perusahaan induk keuangan.
“Di negara demokrasi seperti Indonesia, gagasan besar untuk memiliki bank besar lebih sulit diwujudkan dibandingkan dengan di Cina, Malaysia dan Singapura,” kata Sigit di Jakarta, Rabu (15/10).
Padahal, lanjut Sigit, bank besar memiliki dampak positif bagi Indonesia dalam menyambut berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Menurutnya, mimpi untuk memiliki bank besar harus segera disepakati dalam bentuk cetak biru perbankan atau rencana pembangunan perbankan Indonesia.
Wakil Ketua Umum Komite Ekonomi Nasional (KEN), Raden Pardede, sepakat jika pemerintah menjadi kunci perbaikan sistem perbankan di Indonesia. “Yang harus buat masterplan adalah pemerintah karena arahnya supaya dia jadi berdaya guna,” katanya di tempat yang sama.
Pemerintah yang dimaksud adalah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun sayangnya, kini di Kemenkeu tak satupun yang menangani di sektor jasa keuangan. Meski begitu, lanjut Raden, gagasan yang diutarakan Sigit dalam bukunya tersebut bisa menjadi masukan yang bernilai dalam pembangunan di wilayah Indonesia.
“Buku ini terlampau provokatif dan bisa menggangu, tapi runut yang dibangun dalam buku masuk akal dan masukan berharga bagi kita semua,” tutur Raden.
Pengamat Ekonomi Aviliani menambahkan, untuk menyambut MEA, perbankan Indonesia harus memiliki permodalan dan strategi yang kuat. Tujuh langkah strategis yang digagas Sigit bisa menjadi masukan dalam cetak biru perbankan yang tengah disusun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Ini bisa menjadi masukan untuk arsitektur perbankan yang baru,” katanya.
Selama ini, Aviliani menilai, peran perbankan belum optimal dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Menurutnya, dari angka 60 persen, 17 persen di antaranya pinjam ke bank. Sedangkan sisanya, sebanyak 43 persen meminjam ke sektor informal. Ia berharap, mimpi untuk memiliki bank besar perlu segera direalisasikan oleh Indonesia.
Tujuh langkah strategis yang ditawarkan Sigit tersebut bertujuan agar perbankan Indonesia mampu bersaing di pasar regional Asia Tenggara bahkan di tingkat global. Langkah strategis pertama adalah pendirian Bank Pembangunan Indonesia (BPI) yang fokus membiayai proyek-proyek infrastruktur dan investasi jangka panjang.
Langkah strategis kedua dan ketiga berupa penyiapan dua rencana mega merger perbankan. Mega merger pertama penggabungan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di Indonesia. Serta, penggabungan Bank Mandiri dengan Bank BNI. Hasil penggabungan ini bisa dinamakan Bank BNI-Mandiri.
Sedangkan untuk langkah keempat, adalah mengembalikan BRI ke khittahnya sebagai bank rakyat. BRI ke depannya bisa fokus menjadi bank UMKM yang mendukung pembangunan di sektor pertanian dan perikanan. Skenario kelima adalah perkuat permodalan dan tata kelola bank-bank komersial swasta nasional, bank komersial menengah dan bank khusus kecil.
Skenario keenam adalah penggabungan bank-bank syariah yang dimiliki oleh bank-bank BUMN menjadi satu Bank Syariah Indonesia (BSI). Langkah strategis terakhir adalah penempatan bank-bank BUMN agar sebaiknya tidak berada di bawah kendali suatu kementerian seperti yang terjadi selama ini. Bank-bank BUMN tersebut sebaiknya dikelola di bawah payung perusahaan induk keuangan.