Pengamat politik Indria Samego mengatakan, sistem demokrasi yang terjadi di Indonesia merupakan sistem ketidakpastian demokrasi. Diakui olehnya, liberalisasi ekonomi atau kapitalisme menjadi awal dari proses demokratisasi. Soalnya, pasar bebas sangat meniscayakan kompetisi, kemajemukan, keterbukaan dan meminimalkan intervensi Negara.
Sistem politik yang kondusif adalah demokrasi. Dengan demikian, lanjut Indria, pergeseran dari sistem politik yang otoriter menuju sistem yang demokratis harus dengan sendirinya terjadi manakala liberalisasi ekonomi diberlakukan pada suatu Negara. Namun dalam praktik tidak selalu terjadi demikian, termasuk Indonesia. Demokrasi malah menghasilkan neo-otoritarianisme.
"Termasuk Indonesia, yang belum mampu untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi, meski sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan umum. Alih-alih konsolidasi, yang muncul malah 'neo-otoritarianisme'," kata Indria.
Ditambah lagi, proses transisi yang menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi semakin dipersulit oleh lambatnya proses pembuatan aturan perundangan yang mestinya menjadi road map bagi proses perubahan menuju konsolidasi sekarang ini. Jika sudah ada presedennya, maka transisi politik yang terjadi mestinya dapat menggunakan aturan perundangan yang berlaku selama ini.
Tetapi faktanya, perubahan yang berlangsung sejak 1998 ini hanya memuaskan bila didasarkan pada aturan perundangan baru. "Ironisnya, perumusan legislasinya sangat dihambat oleh dinamika persoalan yang sifatnya peripheral ketimbang substansian," pungkasnya.