Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) berencana membuka satu juta hektar (ha) lahan di kawasan transmigrasi untuk ditanami kedelai. Pembukaan lahan yang tersebar di 26 provinsi itu akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun. Menurut Menakertrans, Muhaimin Iskandar, upaya itu dilakukan guna menggenjot produksi kedelai nasional melalui program Upaya Khusus Pengembangan Kawasan Transmigrasi untuk Swasembada Kedelai (Upsus Bangkit Kedelai).
Dengan pembukaan lahan kedelai itu Muhaimin berharap target produksi kedelai sebesar 1,5 juta ton selama tiga tahun tercapai dan bisa mengurangi ketergantungan impor kedelai. “Potensi lahan yang luas dan ketersediaan tenaga kerja di kawasan transmigrasi harus dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan produksi kedelai nasilonal,“ katanya di Jakarta, Selasa (29/10).
Selaras dengan itu dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung Presiden RI hari ini di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Muhaimin mengatakan pengembangan transmigrasi dirancang untuk perluasan areal pertanian di luar pulau Jawa menuju ketahanan pangan. Termasuk produksi kedelai nasional. Perwujudan hal tersebut akan dimulai Kemnakertrans dan Kementerian Pertanian lewat gerakan bersama pada musim tanam 2013-2014. Di lahan seluas 155 ribu ha dengan target produksi sebanyak 225 ribu ton.
Selanjutnya, kata Muhaimin pada tahun 2014 dan 2015 akan dibuka lahan kedelai seluas 400 ribu ha dengan target produksi sebanyak 600 ribu ton. Serta 450 ha yang ditargetkan mampu memproduksi 675 ribu ton.
Muhaimin mengatakan uji coba penanaman kedelai di lahan transmigrasi telah dilakukan pada 10 ribu ha lahan transmigrasi. Dari jumlah tersebut, sekitar seribu hektare berhasil membuahkan kedelai unggul. “Kami optimis program ini akan berhasil meningkatkan produksi kedelai nasional secara drastis. Kerjasama dan koordinasi telah dilakukan dengan berbagai pihak dengan pola pendekatan gerakan bersifat bisnis, “ ujar Muhaimin.
Kerjasama dan koordinasi untuk meningkatkan produksi kedelai itu menurut Muhaimin dilakukan lintas kementerian, Pemda, dunia usaha, perbankan, Bulog, Gakopti, Inkopti, importir, organisasi bisnis dan petani.
Selain itu Muhaimin mengakui masih ada kelemahan dalam mengelola wilayah transrmigrasi. Diantaranya kesiapan petani menghadapi anomali cuaca, dukungan teknologi, pemasaran paska panen dan akses modal. “Untuk melakukan Upsus Bangkit Kedelai ini perlu dukungan dari berbagai pihak mulai dari budidaya berupa penyiapan dan alokasi benih, pupuk, obat-obatan sampai pemasaran hasil melaui jaminan harga dan pembelian oleh Bulog,” tandasnya.