Pemerintah Diminta Tegas Soal Kebijakan BBM
Berita

Pemerintah Diminta Tegas Soal Kebijakan BBM

Ketidaktegasan pemerintah soal BBM akan terus menimbulkan polemik.

FAT
Bacaan 2 Menit

Selain persoalan ketahanan energi, masalah kenaikan harga di beberapa komoditas pangan yang berdampak pada inflasi juga menjadi salah satu keprihatinan dewan. Menurut Marzuki, meningkatnya inflasi akan berdampak pada semakin tidak terjangkaunya harga pangan. Atas dasar itu pula, DPR mendesak pemerintah untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi dan melakukan pengawasan ke pasar. Tujuannya agar dapat menghitung jumlah stok pangan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Sikap DPR mengenai BBM ini menuai protes dari anggota dewan. Salah satunya datang dari Maruarar Sirait. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP ini mengatakan, DPR tidak pada tempatnya mendorong pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Menurutnya, naik atau tidaknya harga BBM masih akan dibahas. "Saya yakin kenaikan harga BBM bersubsidi  akan memberatkan masyarakat," katanya.

Selain BBM, masyarakat juga sedang dihadapkan pada kenaikan tarif tenaga listrik yang dilakukan secara bertahap sejak awal 2013. Hal ini semakin memberatkan beban masyarakat. Meski banyak masyarakat yang menolak kenaikan BBM, ia menghormati fraksi lain yang telah mendukung kenaikan. Atas dasar itu pula, pembahasan mengenai hal ini harus terus dilakukan.

Hasil yang kami dengar selama satu bulan reses dan turun ke masyarakat, mereka menolak kenaikan harga BBM. Tetapi, kami perlu menghormati fraksi-fraksi lain yang mendukung kenaikan harga BBM," ujar Maruarar.

Hal senada juga diutarakan Anggota DPR dari Fraksi PKS Anshori Siregar. Menurutnya, isi pidato yang dibacakan Marzuki tersebut bukan atas pandangan institusi DPR secara keseluruhan. Menanggapi protes, Marzuki mengatakan, isi pidato bukanlah mencerminkan pikiran Ketua DPR. Melainkan sudah melalui mekanisme yang ada di DPR.

"Isi pidato telah sesuai mekanisme dan telah disetujui para ketua fraksi," pungkasnya.

Tags: