Belum lama ini, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Intinya, regulasi ini merelaksasi aturan soal kapasitas penumpang transportasi dari 50 persen diubah menjadi maksimal 70 persen, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
“Meskipun regulasinya memberi kelonggaran, tetap harus memperhatikan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi yang mengacu pada protokol kesehatan,” ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Jumat (12/6/2020). (Baca Juga: Menhub Terbitkan Aturan Pengendalian Transportasi Masa Adaptasi Kebiasaan Baru)
Bagi Bamsoet, begitu biasa disapa, pemerintah melalui Kemenhub dan pemerintah daerah harus menjelaskan aturan bertransportasi yang baik di masa transisi menuju new normal kepada masyarakat. Nantinya, dibutuhkan kesadaran masyarakat pengguna transportasi agar terhindari dari penyebaran Covid-19. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab agar perekonomian tetap berjalan.
Petugas di lapangan pun tetap mengawasi dan memantau masyarakat pengguna transportasi umum yang masih diwajibkan mematuhi protokol kesehatan. Seperti di stasiun kereta api dan terminal bus, dan transportasi lain. Menurutnya, melonggarkan kapasitas penumpang di kendaraan umum tak boleh lepas dari evaluasi penerapan kebijakan tersebut.
“Kemenhub bersama pemerintah daerah dan Kepolisian mensosialisasikan termasuk sanksi-sanksi yang bisa dikenakan kepada masyarakat pengguna maupun sanksi untuk operator transportasi, dan pengelola perusahaan angkutan. Jika terjadi pelanggaran, mulai dari sanksi peringatan, denda, sampai dengan pencabutan izin usaha,” ujarnya.
Anggota Komisi V DPR Ahmad Syaikhu mengkritik perubahan batasan kapasitas jumlah penumpang dari 50 persen menjadi 70 persen dalam moda transportasi melalui Permenhub 41/2020 itu. Sebab, grafik kasus penyebaran Covid-19 masih tinggi berkisar 700 sampai 900 kasus per hari. Sebelumnya, pembatasan jumlah penumpang maksimal 50 persen terdapat dalam Pasal 11 Permenhub 18/2020 dan kemudian diganti normanya melalui Permenhub 41/2020. “Sebaiknya, jangan dihapus batasan jumlah penumpang maksimal itu,” usulnya.
Pasal 11 Permenhub 18/2020 (1) Pengendalian kegiatan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk transportasi darat meliputi: a. kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan mobil bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing); b. kendaraan bermotor perseorangan berupa mobil penumpang dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing); c. sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang; d. dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut: 1. aktivitas lain yang diperbolehkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar; 2. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan; 3. menggunakan masker dan sarung tangan; dan 4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit; dan e. transportasi sungai, danau, dan penyeberangan berupa: 1. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dilakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang kapal dan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing); dan pembatasan waktu operasional pelabuhan disesuaikan demand dan jadwal operasi kapal. (2) Waktu operasional kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pembatasan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya. |
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku heran dengan pemerintah menerbitkan Permenhub 41/2020. Meski memaklumi keinginan pemerintah Jokowi yang menginginkan roda perekonomian agar bisa kembali berputar, tapi tetap memperhatikan aspek kesehatan. Karena itu, dia meminta Kemenhub membatalkan Permenhub 41/2020 itu.
Dia menyarankan sebelum menerbitkan regulasi, sebaiknya Kemenhub berkonsultasi pemangku kepentingan sektor lain. Seperti sektor kesehatan, asosiasi atau komunitas dokter atau tenaga medis untuk mendapat masukan secara utuh. Dengan begitu, kebijakan yang diterbitkan tidak menimbulkan kontra di tengah masyarakat yang masih berada di situasi pandemi Covid-19.
Terbitkan surat edaran
Sementara dalam menindaklanjuti Permenhub 41/2020, Kemenhub pun menerbitkan Surat Edaran No.12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat edaran itu tak lagi mengatur siapa yang pergi atau membatasi siapa yang naik kendaraan umum.
“Tetapi siapapun boleh berpergian dengan kapal laut, namun harus tetap memenuhi prinsip protokol kesehatan termasuk physical distancing,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo melalui keterangan tertulisnya.
Dalam mengoperasikan transportasi laut, misalnya di tengah masa adaptasi new normal, telah ditetapkan kriteria yang harus dipenuhi penumpang, operator kapal penumpang, operator terminal penumpang dan Syahbandar pada pelabuhan embarkasi/debarkasi. Bagi penumpang misalnya, memiliki tanggung jawab atas kesehatannya masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan.
Terkait jumlah kapasitas penumpang yang diperbolehkan untuk di atas kapal, disesuaikan dengan karakteristik kapal dengan tetap menggunakan prinsip protokol kesehatan. Begitu pula bagi operator kapal penumpang dan operator terminal penumpang wajib melakukan pemeriksaan kesehatan bebas Covid-19 secara rutin.
Serta menerapkan protokol kesehatan terhadap karyawan, awak kapal ataupun personil operasional lainnya, yang meliputi jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Dalam Surat Edaran pun mengatur tanggung jawab Syahbandar pada pelabuhan embarkasi/pelabuhan debarkasi dalam melakukan tindakan pengawasan. Sebagai regulator di pelabuhan, Syahbandar tentu harus selalu menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan.
Sementara tugas pendisiplinan dan pengawasan protokol kesehatan Covid-19 dilakukan Syahbandar bersama unsur Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Polisi, TNI, Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, operator terminal dan instansi terkait lainnya.
“Intinya, pengendalian transportasi yang dilakukan menitikberatkan pada aspek kesehatan, karena Kemenhub berupaya menyediakan transportasi agar petugas maupun penumpang tetap bisa produktif, tapi tetap aman dari potensi penyebaran Covid-19,” katanya.