Resmi sudah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi UU dalam rapat Paripurna. Kendati pengambilan keputusan tak bulat, namun mayoritas fraksi partai memberikan persetujuan. Konsekuensinya, pemerintah berkewajiban mengundangkan dan menyosialisasikan UU Kesehatan kepada masyarakat luas.
Ketua DPR Puan Maharani, meminta pemerintah segera mengundangkan dan melakukan sosialisasi terhadap UU Kesehatan agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya. Apalagi terdapat perubahan aturan dari UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan RUU Kesehatan yang baru saja disahkan menjadi UU.
”Saya tentu saja meminta kepada pemerintah, melalui stakeholder yang terkait, termasuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi, untuk segera bisa menyelesaikan Undang-undang ini dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu betul, apa manfaat positif dari RUU ini dan kenapa kemudian diundangkannya,”ujar Puan memberikan keterangan di depan Wartawan usai menggelar rapat paripurna di Nusantara I Komplek Gedung Parlemen, Selasa (12/7/2023) kemarin.
Baca juga:
- Persetujuan RUU Kesehatan Jadi UU Tak Bulat
- Dihapusnya Mandatory Spending, Alasan Demokrat-PKS Tolak Persetujuan RUU Kesehatan
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berharap disahkannya RUU Kesehatan dapat mencapai tujuan sektor kesehatan di Indonesia menjadi lebih baik. ”Citra di Internasional menjadi lebih baik. Kemudian hak dan fungsi dari UU ini, tentu saja ingin membuat sektor kesehatan yang ada di Indonesia menjadi lebih terbuka,” ujarnya.
UU Kesehatan menurut Puan mendorong sinergitas antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menangani masalah-masalah kesehatan di Indonesia. Baginya dengan tersinerginya APBN dan APBD dapat mengantisipasi permasalahan yang ada di Indonesia.
”Jadi saya berharap dengan disahkannya UU ini, dalam (rapat) paripurna hari ini, nantinya akan bermanfaat. Bukan hanya sektor kesehatan, tapi juga untuk Indonesia ke depannya,” urainya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus menambahkan dengan disahkannya RUU Kesehatan menjadi UU membuat Indonesia menjadi lebih siap dalam menangani masalah-masalah kesehatan ke depan. Dia mengingatkan tahun 2020 silam ketika pandemi Covid-19 Indonesia dinilai belum siap menangani dan menyediakan alat kesehatan untuk mencegah menyebarnya wabah tersebut.
”Mengawali RUU ini keluar tentunya setelah kita 3 tahun mengalami pandemi yang luar biasa, ingat nggak dulu awal-awal 2020 bulan Maret, mulai ada Covid-19, bayangkan alat pelindung kita saja enggak ada, kita enggak punya, masker saja susah, belum lagi alat-alat lain yang bersifat medis. Mengacu pada kejadian itu, tentunya RUU Kesehatan itu memperbaiki yang kita dulu gopoh bagaimana tidak gopoh,” katanya.
Politisi fraksi partai Golkar itu mengatakan UU Kehatan diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang lebih murah dan efisien. Dia yakin UU Kesehatan terbaru menjadi jawaban.
“Termasuk bagaimana kita menghargai dokter spesialis ya itu kita harapkan dengan adanya RUU kesehatan ini betul-betul akan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat jadi masyarakat enggak susah lagi lah yang kita dengar dulu gimana sekarang yang dikatakan yang sudah efisien tapi bagaimana menjadi efektif,” katanya.
Pria yang notabene purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) itu menyebut salah satu poin penting dalam UU Kesehatan. Yakni penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan spesialis/sub-spesialis melalui satu sistem pendidikan dengan dua mekanisme. Dengan adanya hal tersebut dia berharap dapat mempermudah para dokter dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita sudah dengar tentang tenaga medis terutama dokter, seorang dokter untuk mencari spesialis dia bisa melakukan praktek di rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah,” pungkasnya.