Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Putusan Nomor 31 P/HUM/2022 atas uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No.99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Pandemi Covid-19. Hasilnya, permohonan uji materi yang dimohonkan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) ini dikabulkan dengan mengharuskan pemberian vaksin halal bagi warga muslim. Pemerintah pun diminta segera melaksanakan putusan tersebut.
Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay melalui keterangannya kepada Hukumonline, Jumat (22/4/2022). “Kementerian kesehatan diminta segera melaksanakan putusan MA terkait judicial review Perpres No. 99/2020 tentang keharusan pemberian vaksin halal bagi warga muslim,” ujarnya.
Bagi Saleh, putusan MA tersebut dinilai amat mendesak agar dapat segera dieksekusi di tengah gencarnya pemerintah menjalankan program vaksinasi. Menurutnya, dampak dari terbitnya putusan tersebut, mau tak mau memaksa pemerintah berkewajiban menyediakan vaksin halal dalam setiap pelaksanaan vaksinasi. Dia menilai tuntutan YKMI sebagai pemohon uji materi amatlah jelas.
“Mereka menginginkan agar hak warga negara untuk mendapatkan vaksin halal segera dipenuhi. Dan itu sejalan dengan amanat UU Jaminan Produk Halal,” ujarnya.
Baca:
Dia mengatakan kendati sedikit terlambat, putusan MA tersebut dinilai bakal mengurangi perdebatan yang ada di masyarakat. Faktanya, selama ini ada banyak anggota masyarakat yang enggan mengikuti vaksinasi dengan alasan kehalalan vaksin yang tersedia. Dengan putusan MA dengan nomor register perkara 31 P/HUM/2022 ini, seluruh masyarakat diharapkan agar bersedia untuk segera divaksin.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu menilai tuntutan agar pemerintah menyediakan vaksin halal sudah lama disampaikan. Tak hanya di masyarakat, DPR pun amat sering menyuarakan. Tapi menjadi aneh, tuntutan tersebt tak kunjung dilaksanakan pemerintah. Menurutnya, tidak jelas alasannya mengapa pemerintah tidak menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama.
Menurutnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai pelaksana dari pemerintah di bidang kesehatan perlu diingatkan agar mematuhi putusan MA. Dia berharap Kemenkes tak lagi mencari alasan berkelit dalam menjalankan putusan MA. “Jangan lagi mencari alasan-alasan. Situasinya tidak lagi sesulit di awal pandemi. Pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk mengadakan vaksin halal,” ujarnya.
MA menerbitkan putusan atas uji materi terhadap Pasal 2 Perpres 99/2020 yang dimohonkan YKMI pada Kamis (14/4/2022) pekan lalu. Putusan yang dipimpinan Ketua Majelis Prof Supandi itu menegaskan Pasal 2 Perpres 99/2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 4 UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
“Sepanjang tidak dimaknai Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia,” demikian dikutip dari lembaran putusan.
Majelis MA berpendapat pemerintah tak konsisten dalam menetapkan jenis vaksin dalam pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat, wabil khusus umat muslim. Padahal jaminan terhadap kebebasan beragama dan beribadah dijamin konstitusi serta berbagai peraturan perundangan. Seperti UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM dan Piagam HAM.
Dalam pertimbangannya, MA berpendapat pemerintah tak boleh melakukan tindakan, membuat kebijakan maupun mengeluarkan aturan yang tanpa batasan/tak terbatas. Khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan vaksinasi Covis-19 di wilayah Indonesia - dengan alasan darurat wabah pandemi Covid-19, maupun dengan alasan prinsip/doktrin Salus Populi Suprema Lex Esto–. Kecuali adanya jaminan penghormatan dan perlindungan dari pemerintah terhadap umat beragama untuk menjalankan agama dan keyakinannya.
Tak hanya itu, pemerintah dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 di wilayah yuridiksi kesatuan Indonesia, tak boleh serta-merta dapat memaksakan kehendaknya kepada warga negara untuk divaksinasi dengan alasan apapun dan tanpa syarat. Kecuali, adanya perlindungan dan jaminan atas kehalalan jenis Vaksin Covid-19 yang ditetapkan, khususnya terhadap umat Islam.
Untuk memberi kepastian hukum terhadap pelaksanaan penetapan jenis vaksin Covid-19 oleh pemerintah, MA memiliki kewajiban konstitusional dalam memberikan tafsir terhadap ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Setidaknya untuk menjembatani hubungan antara negara dengan umat beragama berupa kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya dengan hak warga negara dalam menjalankan agama dan kepercayaannya.
“Kebebasan inilah yang tidak dapat diintervensi oleh negara dengan tanpa syarat,” demikian bunyi putusan MA ini.