Meski lebih baik, namun Effendy melihat masih ada beberapa target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) priode 2004-2009 di bawah pencapaian. Hal itu terlihat dari empat indikator ekonomi yang dicanangkan pemerintah, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengurangan kemiskinan, dan pengangguran, hampir semuanya luput dari target yang direalisasikan, katanya.
Hal senada juga dikatakan Ketua DPR Agung Laksono. Dalam bidang ekonomi ini keadaan negara terlihat masih memprihatinkan, ujarnya. Contohnya, kata dia, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar Amerika masih melemah, lalu daya beli masyarakat juga berkurang, banyaknya pengangguran, dan belum terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Nah semua ini tentu saja memprihatinkan, katanya.
Target Meleset, Biasa
Agung mengatakan secara umum ada kejelasan program pemerintah dalam bidang ekonomi. Keseriusan pemerintah sudah kita lihat, bahkan tujuh agenda di bidang ekonomi saya kira tinggal dikoordinasikan dengan seluruh jajarannya, saya berharap keseriusan ini bisa memperbaiki keadaan kedepan. Sisa waktu ini tolong dimanfaatkan oleh pemerintahan sekarang, katanya.
Berbeda dengan Effendy dan Agung, Ketua Fraksi Demokrat Syarief Hasan mengatakan bahwa tidak tercapainya target pemerintah merupakan hal biasa. Jika dalam bekerja tidak ada target, itu namanya bekerja tanpa arah, katanya.
Menurutnya, APBN saat ini sudah mencapai prestasi yang bagus, yakni terserap 99 persen. Kemudian total utang negara juga mengalami penurunan, yang tadinya 55 persen sekarang menjadi 33 persen. Bukan hanya itu, mengenai jumlah pengangguran juga mengalami penurunan, dari seblumnya 8,5 persen menjadi 8,3 persen.
Yang jelas, ujar Syarief, kinerja pemerintahan saat ini mengalami kemajuan dibanding pemerintahan sebelumnya. Dari mulai pertumbuhan ekonominya, APBN, dan angka kemiskinannya, katanya. Menurutnya, tingginya angka kemiskinan saat ini merupakan warisan dari pemerintah sebelumnya.
Periode kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla hampir usai. Pencapaian kinerja SBY-JK ini ditanggapi beragam oleh berbagai pihak. Ada yang mendukung dan tak sedikit yang mengkritisinya. Kritikan misalnya datang dari sejumlah anggota dewan di Senayan. Mereka menilai pemerintahan sekarang lebih fokus pada makro ekonomi ketimbang sektor riil.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Effendy Choirie misalnya. Ia menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan ekonomi pedesaan. Contoh sederhanannya, kata dia, ada belum ada regulasi yang memberikan otonomi kepada desa. Termasuk dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanjanya sendiri, ujar anggota Komisi I DPR ini, Selasa (6/1).
Padahal, regulasi ini penting. Sebab, lanjut Effendy, dari regulasi tersebut desa-desa tidak lagi memerlukan skema bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai , beras untuk rakyat miskin, atau program inpres daerah tertinggal.
Effendy menegaskan, pemerintahan SBY-JK harus mengoptimalkan kinerjanya yang tinggal beberapa bulan lagi, terutama untuk memerangi kemiskinan. Berdasarkan catatannya, hampir setengah (45,98 persen) dari 70.611 desa di 440 kabupaten di seluruh Indonesia, masih miskin dan tertinggal. Dengan desain baru pembangunan ekonomi yang bertumpu pada desa sebagai ujung tombak, kesejahteraan sebesar-besar rakyat sebagaimana amanat konstitusi lebih bisa diwujudkan, kata pria yang akrab disapa Gus Coy ini.
Menurut Effendy, kegagalan pembangunan ekonomi disebabkan pemerintah masih menganut paham neo-liberalisme. Paham ini dinilainya merugikan masyarakat desa. Namun, jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, SBY-JK jauh lebih baik.