Sayangnya, Marwan melihat pemerintah masih belum melakukan upaya pengambilalihan secara sungguh-sungguh. Hal ini ia indikasikan dari negosiasi yang masih belum membuahkan hasil. “Mestinya kalau serius sudah selesai sejak tahun lalu. Ini tinggal kurang sebulan maish belum berhasil. Ini menunjukan komitmen tidak kuat,” ujarnya.
Inalum terdiri atas pabrik Peleburan Aluminium (PPA) atau smelter dengan kapasitas 225 ribu ton per tahun dan PLTA Asahan II dengan kapasitas 604 megaVolt (MV). Saat ini kapasitas produksi PT Inalum sebesar 250 ton aluminium ingot per tahun. Sebanyak 60 persen diekspor ke Jepang dan 40 persen dipasarkan di dalam negeri.
Adapun usai pengambilalihan, Inalum diharuskan menambah kapasitas produksi.Pemerintah melalui tim negosiasi pengambilalihan Inalum merekomendasikan agar pasca pengambilalihan, Inalum harus menambah kapasitas aluminium primer hingga 400.000 ton per tahun dengan kebutuhan investasi sekitar US$700 juta atau setara Rp7 triliun.
Beberapa pengembangan bisnis yang direkomendasikan antara lain, Inalum harus mensuplai aluminium primer dan aluminium alloy untuk kebutuhan domestik dan sisanya bisa diekspor.Kemudian, Inalum harus mengembangkan aluminium alloy untuk memenuhi kebutuhan aluminium hilir domestik yang difokuskan untuk kabel transmisi listrik.
Komisi VII fraksi PAN Chandra Tirta Yudha justru menyatakan, pemerintah memiliki kemauan politik untuk mengambil alih Inalum. Menurut Chandra, hal ini dibuktikan dengan pernyataan pemerintah untuk segera mengambil alih. “Political will pemerintah untuk mengambil sudah ada dan tetap harus kita kawal,” ucapnya.