Kesetaraan, nondiskiriminasi, dan inklusifitas di tempat kerja menjadi isu yang terus berkembang di tingkat nasional dan internasional. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan yang mendukung kesetaraan dan inklusifitas di tempat kerja, antara lain UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan aturan turunannya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pihaknya telah menerbitkan sejumlah peraturan, seperti Permenaker No.21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Permenaker ini merupakan tindak lanjut dari PP No.60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Beleid ini memberi pedoman, antara lain untuk pemerintah daerah dalam membentuk unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di daerah.
“Kami terus mendorong dunia usaha untuk semakin tanggap membangun ekosistem ketenagakerjaan yang semakin setara dan inklusif,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya dalam Dialog Interaktif bertajuk “Ketenagakerjaan Inklusif bersama Menteri Ketenagakerjaan RI” secara daring, Rabu (24/2/2021). (Baca Juga: Kemnaker Jaring Aspirasi Masyarakat Daerah Susun 4 RPP UU Cipta Kerja)
Ida mengatakan Juli 2020 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN menandatangani MoU tentang pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas pada BUMN. Seperti diatur Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas, pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
Menurut Ida, perusahaan tidak perlu melakukan perubahan besar untuk menerapkan kesetaraan dan inklusivitas di tempat kerja. Bisa dimulai dengan hal yang sederhana, misalnya menyediakan fasilitas yang memudahkan bagi penyandang disabilitas untuk beraktivitas dan panduan sederhana ketika terjadi bencana.
Ketua DPN Apindo, Hariyadi B Sukamdani, mengatakan DPN Apindo bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan USAID aktif mendorong isu tentang kesetaraan dan inklusifitas di tempat kerja. Salah satu hasilnya yakni meluncurkan Pedoman Tentang Kesetaraan dan Inklusifitas di Tempat Kerja pada September 2020 lalu. Pedoman itu diharapkan dapat memudahkan perusahaan melaksanakan konsep kesetaraan dan inklusifitas di tempat kerja.
Setelah peluncuran pedoman itu, Hariyadi melihat ada peningkatan pemahaman di kalangan perusahaan terkait isu kesetaraaan dan inklusifitas. Ini dapat dilihat dari sejumlah perusahaan yang melakukan sosialisasi mengenai pedoman ini kepada anak perusahaan atau grup mereka.
Melansir data WHO tahun 2011, Hariyadi menyebutkan jumlah penyandang disabilitas sekitar 15 persen dari total populasi. Oleh karena itu bidang ketenagakerjaan sangat penting merespons hal ini, sehingga banyak negara mendorong perusahaan untuk melaksanakan prinsip kesetaraan dan inklusifitas.
Dalam kesempatan ini, Hariyadi mengingatkan UU Penyandang Disabilitas memandatkan atau mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas. DPN Apindo telah menggelar pertemuan dengan puluhan pimpinan perusahaan anggota Apindo untuk membahas bentuk insentif seperti apa yang bisa diberikan pemerintah untuk kalangan dunia usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
“Kami berharap pemerintah segera merealisasikan insentif ini,” harapnya.
Hariyadi memberi contoh di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, ada pengurangan pajak untuk perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas dan memberikan akses kredit UMKM bagi penyandang disabilitas. Kemudian di Malaysia juga ada kebijakan pengurangan pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
Selain itu, dunia usaha perlu dibantu untuk mendapatkan tenaga kerja dari kalangan penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi dan keterampilan sesuai kebutuhan industri. Dengan begitu, perusahaan tidak kesulitan lagi untuk mencari dan merekrut penyandang disabilitas. “Sejalan dengan itu, DPN Apindo akan membentuk desk khusus yang memberikan informasi kepada perusahaan tentang isu ketenagakerjaan yang setara dan inklusif,” katanya.