Pemerintah Didesak Cabut Aturan Larangan Ekspor Rotan
Aktual

Pemerintah Didesak Cabut Aturan Larangan Ekspor Rotan

ANT
Bacaan 2 Menit
Pemerintah Didesak Cabut Aturan Larangan Ekspor Rotan
Hukumonline

Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mendesak pemerintah pusat mencabut Peraturan Menteri Perdagangan mengenai larangan ekspor rotan.

"Saya menilai Permendag itu tidak layak disebut peraturan karena sejak diberlakukan 18 bulan lalu justru banyak merugikan masyarakat, terutama pengusaha, pekerja dan petani rotan Kotim," kata Ketua APRI Kotim, Dadang H Syamsu di Sampit, Senin (27/5).

Permendag No.35 Tahun 2011 mengatur tentang ketentuan ekspor rotan dan produk rotan. Permendag itu menetapkan pelarangan ekspor bahan baku rotan. Permendag No.36 Tahun 2011 mengatur tentang pengangkutan rotan antarpulau sebagai upaya mencegah penyelundupan rotan.

Sedangkan Permendag No.37 Tahun 2011 mengatur tentang rotan dalam sistem resi gudang. Ini merupakan mekanisme tunda jual. Jadi, semua Permendag ini merupakan aturan yang menyesatkan dan "pembasmi" pelaku ekonomi yang menggantungkan hidupnya dari tanaman rotan.

"Hanya satu keinginan dan permintaan kami, yakni pemerintah harus segera mencabut Permendag nomor 35, 36 dan 37 tahun 2011 karena rakyat sebagai petani rotan menjadi korban," katanya.

Sementara, pengusaha rotan Kotim Ijul mengatakan, dampak dari larangan ekspor rotan mentah dan setengah jadi produksi rotan di 19 desa di Kotim mengalami penurunan karena petani mulai enggan memanen komoditi budidaya akibat harganya yang terus menurun.

Produksi rotan petani Kotim sejak diberlakukan Permendag itu drastis menurun, yakni sekitar 500-700 ton/bulan. Sebelumnya ekspor rotan mentah dan setengah jadi produksi rotan petani di 19 desa itu antara 1.600-2.000 ton/bulan.

"Bayangkan, jumlah produksi itu hanya dari 19 desa saja belum se-Kabupaten Kotim, saya tidak dapat membayangkan jika Permendag itu tetap dipertahankan akan lebih banyak lagi yang dirugikan," katanya.

Jumlah petani rotan di 19 desa itu sekitar 4.021 orang. Sejak adanya aturan itu penghasilan para petani tidak menentu lagi. Kebun rotan yang selama ini menjadi sumber penghasilan andalan mereka sekarang sudah tidak menjanjikan lagi.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kotim, Mudjiono menyatakan pihaknya sepakat jika Permendag tersebut dicabut karena berdampak terhadap sumber penghasilan masyarakat, baik itu pengusaha, pekerja maupun petani rotan.

"Sejak adanya larangan ekspor bahan rotan mentah dan setengah jadi, tepatnya mulai 2011 lalu tidak ada lagi kegiatan ekpor rotan melalui pelabuhan Sampit dan yang ada pengiriman rotan melalui Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel)," katanya.

Berdasarkan hasil pertemuan dan rapat koordinasi dengan pihak Disperindag provinsi Kalteng dan tim perumus telah merekomendasikan pencabutan Permendag tersebut.

"Rekomendasi pencabutan Permendag tersebut sekarang sedang dalam pelengkapan data dan fakta dari dampak perutan itu bagi daerah penghasil rotan," katanya.

Tags: