Terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan membuka lapangan kerja adalah masalah penting yang mesti menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya salah satu keberhasilan sebuah pemerintahan dapat diukur dari perbandingan antara jumlah populasi dan ketersediaan lapangan kerja (EPR). Untuk itu, pemerintah dan DPR dirasa penting untuk memasukan EPR dalam indikator pembangunan di Indonesia. Pasalnya, selama ini Timboel tak melihat EPR dijadikan indikator. Yang kerap digunakan pemerintah sebagai indikator pembangunan biasanya inflasi, pertumbuhan ekonomi dan kurs mata uang.
Timboel mencatat EPR pada masa pemerintahan Presiden SBY periode 2004 – 2009 berkisar di angka 60 dan meningkat 62,9 tahun 2010. Capaian itu lebih rendah dibandingkan tahun 2000 yaitu 63,6. Mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua tahun terakhir di atas 6 persen, diharapkan dapat mendongkrak EPR. Khusus lulusan pendidikan tinggi, Timboel melihat rasio EPR masih rendah, hanya 13,9. Baginya, hal itu menunjukan pemerintah belum mampu menyelaraskan kurikulum pendidikan tinggi dengan dunia kerja.
Timboel berpendapat program link and match bukan wacana baru, tapi sudah dibahas sejak 20 tahun lalu dan sampai sekarang pemerintah dianggap gagal mewujudkannya. Pasalnya, terlihat kurikulum pendidikan tinggi tidak sesuai dengan pasar kerja. Akibatnya, tak sedikit jumlah pengangguran intelektual. Oleh karenanya, secara umum Timboel mengimbau agar pemerintah dan DPR mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara mengarahkan APBN pada sektor riil yang potensial membuka lapangan kerja.
Sejalan dengan itu, Timboel melanjutkan, Kemenakertrans dituntut serius menjalankan lima strategi untuk mempercepat penurunan angka pengangguran dengan mengucurkan anggaran yang tepat dari APBN. Menurutnya, dalam rangka mengurangi pengangguran, Kemenakertrans diimbau untuk tidak terfokus pada kegiatan bursa kerja online ataupun job fair. Harus diterbitkan kebijakan lain yang mendorong terbukanya lapangan kerja.
“Menakertrans harus memberikan insentif dan peluang bagi para sarjana yang mau berwiraswasta. Seperti permodalan, akses pasar, infrastruktur, dan lain sebagainya. Hal itu diutamakan untuk sarjana di daerah,” ujarnya kepada hukumonline lewat surat elektronik, Jumat (31/5).
Sementara soal meningkatkan keterampilan tenaga kerja, pengurus DPN APINDO, Muhammad Aditya Warman, mengatakan hal itu adalah kewajiban pemerintah. Sayangnya, ia melihat banyak Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah yang rusak dan tidak dapat berfungsi lagi sebagai tempat melatih dan mendidik tenaga kerja.
Aditya mencatat di masa Orde Baru, jumlah BLK mencapai delapan ratusan dan menyebar di seluruh Indonesia. Tapi sekarang, BLK yang masih berfungsi hanya puluhan. Untuk meningkatkan produktifitas dan keterampilan tenaga kerja Aditya memandang penting bagi pemerintah serius membenahi BLK. “Tugas pemerintah itu melatih tenaga kerja,” tukasnya dalam diskusi yang digelar federasi serikat pekerja Aspek Indonesia di Jakarta, Kamis (30/5).