Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, mengaku masih memikirkan kebijakan untuk mengantisipasi jebolnya kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia menegaskan, pemerintah belum berani mengambil keputusan untuk mengurangi apalagi menghapus subsidi tersebut. Hal itu diakui Wacik karena akan memicu polemik dari publik.
"Memang ada pemikiran-pemikiran untuk mengurangi subsidi BBM atau listrik, tetapi pemerintah harus memikirkan semuanya dengan matang. Note dari DPR juga subsidi itu tidak perlu dihapuskan asal penggunaannya tepat sasaran," katanya di Jakarta, Selasa (17/12).
Sebagaimana diketahui, melalui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, DPR dan pemerintah menyepakati kuota BBM pada 2014 sebesar 48 juta kiloliter. Kuota itu terdiri dari premium sebanyak 32,46 juta kiloliter, minyak tanah 900 ribu kiloliter, dan minyak solar 14,6 juta kiloliter.
Total belanja subsidinya sebesar Rp210,7 triliun dengan asumsi harga minyak US$105 per barel dan kurs US$Rp10.500.Kesepakatan itu harus dilaksanakan pemerintah dengan menerapkan pola subsidi tertutup dalam penyaluran BBM bersubsidi secara bertahap sebagai upaya pembatasan BBM subsidi.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengaku pihaknya telah menyusun rencana pengendalian pemakaian BBM bersubsidi. Susilo mengatakan, Kementerian ESDM akan melakukan upaya agar penggunaan BBM bersubsidi tak jebol dari kuota yang ditetapkan. "Kami akan cukup-cukupkan kuota yang tersedia," ungkap Susilo.
Susilo menjelaskan, upaya yang ditempuh pihaknya adalah dengan menerapkan Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2013 secara konsisten. Dirinya yakin, pelaksanaan Permen dengan tegas akan mengontrol penggunaan bbm bersubsidi masyarakat. Selain itu, Susilo menyampaikan, pengendalian konsumsi BBM bersubsidi juga harus ditekan dengan meningkatkan pengawasan. Dirinya juga menilai, kampanye pemakai BBM bersubsidi yang berhak bisa efektif mengerem konsumsi BBM bersubsidi.
"Semua tentunya punya cara pengendalian dan pengawasan yang lebih intensif lagi, kemudian juga ajak masyarakat yang mampu jangan beli BBM bersubsidi lah, jadi kesadaran," jelasnya.
Susilo menambahkan, langkah yang diambil Kementerian ESDM untuk mengantisipasi jebolnya kuota BBM bersubsidi adalah mengoptimalkan mekanisme kartu nontunai. Sebab, ia yakin pengendalian BBM tidak akan efektif bila hanya dilakukan pemantauan saja. Oleh karena itu dibutuhkan alat untuk mengimplementasikannya.
"Dengan kartu, maka masyarakat yang tidak berhak tidak membeli BBM bersubsidi lagi," jelasnya.
Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, memaparkan tingkat permintaan BBM bersubsidi mengalami kenaikan. Menurut Ali, baik solar maupun premium mengalami kenaikan rata-rata 7%. Ali melihat, konsumsi BBM berjalan seiringan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
“Pertumbuhan ekonomi menjadi konsekuensi tumbuhnya konsumsi BBM. Maka dari itu, kuota BBM bersubsidi yang telah ditargetkan oleh pemerintah akan terlampaui. Yang kami lihat seperti itu," katanya.
Kendati demikain, ia berharap agar pemerintah bisa mengambil langkah-langkah untuk bisa menekan konsumsi BBM. Ali mencatat, hampir setiap tahun konsumsi BBM bersubsidi selalu melampaui kuota yang telah ditentukan. Ali menilai, pemerintahperlu melakukan pengawasan dan efisiensi melalui diversifikasi energi.
Ali menambahkan, pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi harus lebih ditingkatkan kembali. "Pengawasan untuk memonitoring penyalahgunaan BBM bersubsidi juga harus segera dilakukan. Itu cara yang paling baik untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," tutur dia.
"Memang ada pemikiran-pemikiran untuk mengurangi subsidi BBM atau listrik, tetapi pemerintah harus memikirkan semuanya dengan matang. Note dari DPR juga subsidi itu tidak perlu dihapuskan asal penggunaannya tepat sasaran," katanya di Jakarta, Selasa (17/12).
Sebagaimana diketahui, melalui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014, DPR dan pemerintah menyepakati kuota BBM pada 2014 sebesar 48 juta kiloliter. Kuota itu terdiri dari premium sebanyak 32,46 juta kiloliter, minyak tanah 900 ribu kiloliter, dan minyak solar 14,6 juta kiloliter.
Total belanja subsidinya sebesar Rp210,7 triliun dengan asumsi harga minyak US$105 per barel dan kurs US$Rp10.500.Kesepakatan itu harus dilaksanakan pemerintah dengan menerapkan pola subsidi tertutup dalam penyaluran BBM bersubsidi secara bertahap sebagai upaya pembatasan BBM subsidi.
Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengaku pihaknya telah menyusun rencana pengendalian pemakaian BBM bersubsidi. Susilo mengatakan, Kementerian ESDM akan melakukan upaya agar penggunaan BBM bersubsidi tak jebol dari kuota yang ditetapkan. "Kami akan cukup-cukupkan kuota yang tersedia," ungkap Susilo.
Susilo menjelaskan, upaya yang ditempuh pihaknya adalah dengan menerapkan Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2013 secara konsisten. Dirinya yakin, pelaksanaan Permen dengan tegas akan mengontrol penggunaan bbm bersubsidi masyarakat. Selain itu, Susilo menyampaikan, pengendalian konsumsi BBM bersubsidi juga harus ditekan dengan meningkatkan pengawasan. Dirinya juga menilai, kampanye pemakai BBM bersubsidi yang berhak bisa efektif mengerem konsumsi BBM bersubsidi.
"Semua tentunya punya cara pengendalian dan pengawasan yang lebih intensif lagi, kemudian juga ajak masyarakat yang mampu jangan beli BBM bersubsidi lah, jadi kesadaran," jelasnya.
Susilo menambahkan, langkah yang diambil Kementerian ESDM untuk mengantisipasi jebolnya kuota BBM bersubsidi adalah mengoptimalkan mekanisme kartu nontunai. Sebab, ia yakin pengendalian BBM tidak akan efektif bila hanya dilakukan pemantauan saja. Oleh karena itu dibutuhkan alat untuk mengimplementasikannya.
"Dengan kartu, maka masyarakat yang tidak berhak tidak membeli BBM bersubsidi lagi," jelasnya.
Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, memaparkan tingkat permintaan BBM bersubsidi mengalami kenaikan. Menurut Ali, baik solar maupun premium mengalami kenaikan rata-rata 7%. Ali melihat, konsumsi BBM berjalan seiringan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara.
“Pertumbuhan ekonomi menjadi konsekuensi tumbuhnya konsumsi BBM. Maka dari itu, kuota BBM bersubsidi yang telah ditargetkan oleh pemerintah akan terlampaui. Yang kami lihat seperti itu," katanya.
Kendati demikain, ia berharap agar pemerintah bisa mengambil langkah-langkah untuk bisa menekan konsumsi BBM. Ali mencatat, hampir setiap tahun konsumsi BBM bersubsidi selalu melampaui kuota yang telah ditentukan. Ali menilai, pemerintahperlu melakukan pengawasan dan efisiensi melalui diversifikasi energi.
Ali menambahkan, pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi harus lebih ditingkatkan kembali. "Pengawasan untuk memonitoring penyalahgunaan BBM bersubsidi juga harus segera dilakukan. Itu cara yang paling baik untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi," tutur dia.