Pemerintah menilai sejumlah pasal dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu terkait kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tak bertentangan dengan konstitusi.
“Menyatakan pasal 28 ayat (3) dan (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), ayat (10) dan ayat (13), dan Pasal 113 ayat (2) UU No 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu tidak bertentangan dengan UUD 1945,” kata Staf Ahli Mendagri Reydonnyzar Moenek dalam sidang lanjutan pengujian UU Penyelenggara Pemilu di Gedung MK, Selasa (7/5).
Menurutnya, pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar lantaran putusan DKPP bersifat final dan mengikat, semata-mata untuk kepastian hukum. Aturan itu sebagai peringatan bagi KPU agar lebih berhati-hati dan netral tanpa memihak salah satu peserta pemilu.
Ditegaskan Donny, putusan DKPP terkait pelanggaran etik bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain terhadap putusan yang dikeluarkan. Hal ini untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu. “Penerapan norma etika dari penyelenggara pemilu, untuk menjaga keluhuran dan integritas profesi itu,” ujarnya.
Dia membantah dalil pemohon yang menyatakan seharusnya putusan DKPP bersifat rekomendasi, bukan final mengikat. Dia menjelaskan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat beberapa lembaga penegak kode etik yang putusannya bersifat final seperti halnya penyelenggara pemilu.
Seperti, KY dan MA melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH), Kompolnas bagi aparat kepolisian, Komisi Etik untuk Komisioner KPK dan Badan Kehormatan (BK) untuk anggota DPR.
“Hasil pemeriksaan dari lembaga penegak kode etik itu bersifat final dan mengikat serta wajib dilaksanakan, karena hal ini terkait dengan kedudukan, keluhuran dan untuk menjaga martabat dari masing jabatan sebagai profesi mulia (officum nobile),” tegasnya.
Donny menambahkan setelah putusan DKPP berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap pejabat penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik, pelaksanaannya bukan lagi menjadi wewenang DKPP. “Hal-hal terkait pelaksanaan sanksi ditangani dan diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu,” tambahnya.
Hal senada dikatakan Anggota Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas. Dikatakan Endang, Bawaslu -yang menjadi pihak terkait dalam permohonan pengujian ini- menilai wewenang DKPP dalam menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada pejabat penyelenggara pemilu tak bertentangan konstitusi.
“Proses pemberhentiannya tidak cacat hukum karena telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan asas penyelenggaraan pemilu yang baik. Yang bersangkutan juga telah diberi kesempatan membela diri dalam sidang DKPP,” katanya.
Ramdansyah memohon pengujian Pasal 100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), Pasal 112 ayat (10), Pasal 112 ayat (12) dan Pasal 112 ayat (13) UU Penyelenggara Pemilu. Pasal-pasal itu memuat ketentuan pemberhentian anggota penyelenggara Pemilu oleh DKPP yang putusannya bersifat final.
Ketentuan itu dinilai tidak menyediakan upaya hukum ketika anggota penyelenggara Pemilu diberhentikan. Karena itu, pemohon meminta MK untuk memberikan tafsir terhadap pasal-pasal itu. Dia berharap putusan DKPP tidak bersifat final dan bisa menyediakan upaya hukum lain atas putusan DKPP. Sebab, banyak lembaga kode etik di Indonesia itu keputusan lembaganya tidak bersifat final.
Permohonan ini diajukan lantaran Ramdansyah dipecat sebagai Ketua Panwaslu DKI Jakarta berdasarkan surat keputusan DKPP Nomor 15/DKPP-PKE-I/2012 dan diperkuat dengan Keputusan Bawaslu Nomor 712/KEP Tahun 2012. Menurut pemohon fungsi DKPP sebagai organ pendukung KPU dan Bawaslu seharusnya tidak melebihi kewenangan dari induknya. Karena itu, fungsi DKPP melanggar UUD 1945 karena pemberhentian anggota induk DKPP secara konstitusional merugikan.