Namun, kata Mulyani, jika ada nasabah Indonesia melakukan kriminal lain itu urusan lain.
"Tapi kalau untuk melakukan perubahan atau melakukan transaksi dalam rangka repatriasi dan pembayaran tebusan amnesti pajak, secara jelas kami sudah menyatakan bahwa itu transaksi legal dan bukan kriminal," katanya tegas.
Menkeu mengatakan akan melakukan monitoring dari WNI yang mereka merasa dihalangi dan akan "follow" ke pemerintah Singapura untuk melakukan kerja sama untuk meyakinkan bahwa tidak ada lagi alasan untuk wajib pajak Indonesia ikut amnesti pajak.
"Kami berharap bahwa program 'Tax Amnesty' dan keikutsertaan banyak WNI di mana saja, di dalam dan luar negeri untuk menggunakan haknya dapat dilakukan sesuai peraturan perundangan," demikian Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa bank-bank di Singapura telah diminta oleh Monetary Authority of Singapore memfasilitasi, memberikan kemudahan para nasabahnya yang akan melakukan amnesti pajak dalam rangka untuk repatriasi atau bayar uang tebusan.Hal ini diungkapkan Sri Mulyani di Kantor Presiden Jakarta, kemarin, menanggapi pemberitaan yang menyebut bahwa memuat pemerintah Singapura ada suatu kebijakan dari bank yang melaporkan transaksi dari nasabahnya yang wajib pajak Indonesia yang mengikuti amnesti pajak di dalam konteks "financial action task force" di Indonesia.Dalam aturan tersebut, kalau transaksi itu mencurigakan bisa diadukan kepada kepolisian Singapura, karena dianggap melakukan pelanggaran di bidang UU Perpajakan dan bisa dianggap kriminal."Kami telah melakukan pengecekan langsung kepada pemerintah Singapura. Saya menghubungi langsung Deputy Prime Minister Mr Tarman Shanmugaratnam," kata Sri Mulyani. (Baca juga: Istana Yakin Singapura Tak Hambat Tax Amnesty)