Menurut Jeffrey, meski pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah melakukan verifikasi ekspor untuk mendapatkan dana yang valid, seharusnya implementasi kebijakan tersebut tidak mengejutkan seperti ini. APBI pun menjadi bertanya-tanya, Apa fokus perhatian pemerintah sebenarnya? Harusnya main di concern-nya, ujar Jeffrey.
Dia menyatakan pemerintah menemukan aliran dana ekspor malah mengendap di luar negeri, bukan masuk ke Bank Devisa. Kami berharap, kalau pemerintah concern uang masuk ke dalam negeri, itu saja concern-nya. Jangan pakai polisi.
Hingga saat ini APBI terus berdialog dengan pemerintah. Terutama untuk memperluas kesempatan agar tujuan dan kepentingan keduanya sama-sama tercapai. Dia menyarankan sistem pembayaran sebaiknya melalui instrumen apa saja, asalkan dananya mengalir ke Bank Devisa. Jeffrey sendiri bertanya-tanya mengapa hanya produk pertambangan, timah dan CPO yang terkena wajib L/C.
Sekedar informasi, kebijakan serupa juga akan diterapkan pada industri unggulan lain seperti karet, kakao dan kopi. Wajib L/C bagi industri tersebut ditangguhkan hingga 31 Agustus 2009.
Meski demikian, baik pelaku usaha yang sudah diwajibkan L/C maupun belum tetap harus melaporkan cara pembayarannya dalam Pemberitahuan Ekspor Barang selama masa penangguhan. Pemerintah mewajibkan pencantuman cara pembayaran tersebut harus disertai nomor dan tanggal dokumen pembayaran.
Di sisi lain, pemerintah memperkuat mekanisme trade financing dengan mengesahkan UU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pemberian tambahan dana Rp 1 triliun dari Lembaga Asuransi Ekspor Indonesia (AEI), dan perancangan perluasan kewenangan.
Kerja sama dengan International Finance Corporation juga digalang pemerintah untuk akses likuiditas, garansi, dan asuransi terkait ekspor. Skema-skema yang lahir dari kerjasama ini akan digunakan untuk ekspor yang menggunakan L/C.