Pengaturan berbagai jenis tindak pidana sudah tertuang dalam dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas antara DPR dengan pemerintah. Dari berbagai persoalan yang mengemuka selama ini, masih ada persoalan lain yang menjadi sorotan publik. Yakni, ketentuan pemberatan terhadap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sebab, jenis tindak pidana ini dinilai berpotensi semakin memperburuk kondisi overcrowding atau persoalan kepadatan berlebihan di lembaga pemasyaratan (lapas).
“Ketentuan pemberatan bagi pengulangan tindak pidana di dalam RKUHP, yang tidak lagi menggunakan mekanisme pengelompokkan tindak pidana, berpotensi memperburuk masalah overcrowding di Indonesia,” ujar Anggota Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Anggara Suwahju di Jakarta, Senin (6/8/2018).
Anggara menerangkan RKUHP digadang-gadang sebagai salah satu jalan keluar mengatasi permasalahan overcrowding atau over kapasitas di lapas-lapas, justru diperkirakan membuat persoalan over kapasitas lapas semakin sulit diatasi.
Dalam Bab II Buku I Pasal 24 draf RKUHP per tanggal 28 Mei 2018 mengatur pengulangan tindak pidana. Pasal 24 menyebutkan, “Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika seseorang melakukan Tindak Pidana kembali: a. dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau b. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.”
Salah satu faktor yang dapat memperberat hukuman pidana seseorang yakni pengulangan tindak pidana. Mengacu Pasal 64 dan 65 RKUHP, pengulangan tindak pidana dapat memperberat pidana sebesar 1/3 dari maksimum ancaman pidana. Dengan begitu, bila tindak pidana dilakukan dalam keadaan normal diancam dengan pidana penjara maksimum 3 bulan terdapat ketentuan pemberatan jika terjadi pengulangan.
“Ancaman pidana penjara maksimum adalah 3 bulan + 1/3 dari 3 bulan = 4 bulan,” ujar Anggara memberi contoh. Baca Juga: Deadline Pengesahan RKUHP Berubah, Pembahasan Substansi Diminta Menyeluruh
Dia mengingatkan pengaturan pemberatan pidana akibat faktor pengulangan tindak pidana sudah dikenal dalam Pasal 486 hingga 488 KUHP. Menurut Anggara, seseorang dapat dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana, apabila mengulangi tindak pidana yang sama-sama berada dalam satu kategori tindak pidana tertentu.
Anggara mencontohkan ketika misalnya terpidana dalam kurun 5 tahun setelah menjalani masa pidana karena melakukan pembunuhan berencana. Kemudian dia melakukan lagi penganiayaan berencana yang diancam Pasal 353 KUHP, maka orang tersebut dapat dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana.
Dalam konsep KUHP, seseorang dapat disebut melakukan pengulangan tindak pidana, ketika seseorang kembali melakukan pengulangan tindak pidana yang dikategorikan kejahatan dalam Buku II. Sedangkan, apabila seseorang melakukan pengulangan ketentuan di dalam Buku III, maka ketentuan pemberatan tidak berlaku. Namun berbeda dengan konsep yang termaktub dalam RKUHP.
Peneliti Institute Criminal for Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati menilai ada perbedaan konsep pemberatan hukum dalam RKUHP yang menghilangkan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Dengan merujuk Pasal 24 RKUHP, maka seseorang yang melakukan pengulangan pelanggaran pidana dapat dijerat dengan pemberatan ancaman pemidanaan.
“Seseorang yang setelah melakukan kejahatan kemudian melakukan kembali tindak pidana lain yang dalam KUHP saat ini dikategorikan sebagai pelanggaran, maka dirinya akan tetap dikenai pemberatan,” ujarnya.
Termasuk, jika seseorang melakukan pengulangan tindak pidana yang lebih berat dapat dijerat dengan pemberatan ancaman pidana. Bagi Maidina, hal tersebut menimbulkan permasalahan yang berimbas pada persoalan over kapasitas.
Menurutnya, konsep pengaturan tersebut memiliki kemiripan dengan konsep aturan three strikes law yang dikenal di California, Amerika Serikat. Dalam konsep three strikes-law, bentuk kejahatan apapun dapat dikenakan ketentuan tersebut sepanjang pelaku pernah melakukan satu atau lebih kejahatan serius.
Konsep three strikes law
Anggara melanjutkan secara sederhana konsep three strikes law terbagi menjadi tiga. Pertama, pelaku "serious" atau "violent" crime menjalani masa pidana sebagaimana yang dijatuhkan. Kedua, pelaku kejahatan apapun diharuskan menjalani masa pidana 2 kali lipat dari yang dijatuhkan oleh hakim. Ketiga, pelaku kejahatan apapun diharuskan menjalani pidana penjara minimum 25 tahun hingga seumur hidup.
Menurut Anggara, ketentuan tersebut mengundang banyak protes. Sebab, penerapannya dipandang terlampau kejam termasuk ketika seseorang yang memiliki riwayat kejahatan serius atau kemudian melakukan kejahatan ringan. Seperti pencurian dengan jumlah yang kecil. Tak hanya itu, ketentuan ini dianggap menambah beban negara karena bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai narapidana di penjara.
Dia menambahkan skema penerapan ketentuan pemberatan karena pengulangan tindak pidana dalam RKUHP, persentase seseorang yang dikategorikan sebagai residivis akan meningkat. Bahkan, banyak orang yang dapat diganjar hukuman pidana lebih panjang dari yang semestinya. Dengan begitu, bakal berdampak terhadap peningkatan jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan.
“Padahal, data yang diakses dari Sistem Database Pemasyarakatan Ditjenpas, saat ini kondisi Lapas dan Rutan di Indonesia mengalami overcrowding sebesar 201 persen,” katanya.