Wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) kembali bergulir setelah ada pandangan yang mengusulkan perubahan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) menjadi DKN. Usulan itu mendapat sorotan kalangan masyarakat sipil salah satunya Ketua Centra Initiative, Al Araf. Dia melihat usulan itu tak lama muncul setelah ramai isu melegalkan anggota TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil.
Peneliti senior Imparsial itu menilai rencana pembentukan DKN harus mencermati prinsip transparan, akuntabilitas, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna (meaningful participation). Hal itu penting mengingat DKN adalah lembaga strategis karena memberikan pertimbangan kepada Presiden soal keamanan nasional seperti situasi bahaya, darurat, dan perang. “Proses pembentukannya (DKN, red) harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif,” kata pria yang disapa Aal itu dalam keterangannya, Senin (29/8/2022).
Aal mengingatkan rencana pembentukan DKN ini agenda lama yang dulu dipaksa untuk masuk dalam RUU Keamanan Nasional (Kamnas). Upaya itu gagal karena mendapat kritik keras dari masyarakat sipil. Urgensi pembentukan DKN patut dipertanyakan karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kerja dan fungsi dengan lembaga lainnya, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres), dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Pembentukan DKN yang dilakukan terburu-buru, dan terkesan tertutup menimbulkan dugaan pemerintah sedang membentuk wadah represi baru negara terhadap masyarakat. Seperti pembentukan Kopkamtib di masa orde baru.
Terkait usulan penempatan TNI dalam jabatan sipil melalui revisi UU No.32 Tahun 2004 tentang TNI, bagi Aal itu keliru dan bermasalah. Sama saja mengembalikan praktik dwi fungsi ABRI di era orde baru. Padahal dihapusnya dwi fungsi ABRI merupakan koreksi terhadap penyimpangan peran dan fungsi ABRI yang pada masa itu sebagai alat kekuasaan.
Salah satu bentuk dwi fungsi ABRI yang telah dihapus antara lain penempatan TNI aktif pada jabatan-jabatan sipil baik di kementerian, lembaga negara maupun pemerintah daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Pasal 47 ayat (2) UU TNI mengatur pengecualian dimana militer aktif hanya dapat menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan, seperti Kementerian Pertahanan, Kemenkopolhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
Penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil menurut Aal tidak menuntaskan masalah penumpukan perwira non-job. Ada upaya lain yang bisa dilakukan seperti perbaikan proses rekrutmen prajurit, pendidikan, kenaikan karier dan kepangkatan. Wacana menempatkan TNI aktif dalam jabatan sipil lebih terlihat sebagai siasat untuk melegalkan kebijakan yang selama ini keliru yakni banyaknya anggota TNI aktif yang mengampu jabatan sipil seperti BNPB, Kementerian, dan BUMN.
“Ombudsman RI sendiri mencatat sebanyak 27 anggota TNI aktif menjabat di BUMN. Bahkan, belakangan ini sudah ada perwira TNI aktif yang menduduki jabatan kepala daerah seperti di Kabupaten Seram Bagian Barat,” ujar dosen FH Universitas Brawijaya itu.
Aal menegaskan TNI seharusnya fokus menjadi alat pertahanan yang profesional. Wacana penempatan prajurit aktif ke dalam jabatan-jabatan sipil justru akan mengganggu fokus dan kesiapan prajurit dalam menghadapi ancaman perang ke depan, bahkan lebih jauh merusak tata kelola sistem pemerintahan yang demokratis.
Kehidupan demokrasi yang dicapai dan dinikmati hari ini adalah buah dari perjuangan politik berbagai kelompok pro demokrasi pada tahun 1998. Oleh karena itu, kalangan elit politik, terutama yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan, semestinya menjaga dan memajukan sistem dan dinamika politik demokrasi hari ini.
“Bukan sebaliknya malah mengabaikan sejarah dan pelan-pelan ingin mengembalikan model politik otoritarian Orde Baru,” tegas Aal.
Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo pernah mengusulkan Presiden Joko Widodo membentuk Dewan Keamanan Nasional yang bertugas mengkoordinasi menteri koordinator dan merumuskan kebijakan masalah dalam negeri.
Agus menjelaskan usulan pembentukan Dewan Keamanan Nasional ini muncul sebab belum ada lembaga politik yang merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri. "Pertanyaannya seperti ini, apakah sekarang ada kebijakan nasional keamanan dalam negeri? Dari mana datangnya? Siapa yang berwenang merumuskan? Hal itu saya pandang sangat mendesak untuk diadakan," kata Agus dalam Pernyataan Pers Akhir Tahun 2021 di Kantor Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Jumat (31/12/2021) lalu.
"Sehingga dibutuhkan lembaga politik setingkat kementerian yang diberi mandat untuk merumuskan kebijakan nasional dalam fungsi keamanan dalam negeri yakni Dewan Keamanan Nasional," kata Agus.
Dewan Keamanan Nasional, kata Agus, akan menjadi pembantu Presiden Jokowi dalam rangka membuat dan merumuskan kebijakan. Dewan ini juga meringkas laporan dari menteri-menteri terkait masalah yang dihadapi di pusat-daerah lalu memberikannya kepada Presiden Jokowi.
Agus tak memungkiri Dewan Keamanan Nasional memiliki kemiripan dengan beberapa kementerian yang sudah ada. Namun Dewan Keamanan Nasional bisa mengkoordinasi Kemenko yakni Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, serta Menko Kemaritiman dan Investasi. "Dewan Keamanan Nasional itu menghimpun semua menteri terkait dalam sebuah isu nasional yang harus dipecahkan Presiden Jokowi," usulnya.