Selain itu, dengan menjadi pemegang saham mayoritas, pemerintah dapat memaksa Freeport untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau smelter. “Kalau dividen selama ini menjadi laba ditahan dengan alasan investasi, lalu kalau Freeport McMoRan bilang selama ini smelter tidak usah dibangun, tapi kalau pemerintah menjadi pemegang saham mayoritas, maka akan mengambil keputusan yang mendukung Indonesia,” kata Fahmi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono menjelaskan Head of Agreement (HoA) yang dilakukan antara Inalum dengan Freeport McMoRan dan Rio Tinto pada 12 Juli 2018 adalah langkah yang diperlukan sebelum tahap perjanjian jual beli atau sales and purchase agreement (SPA).
Bambang menjelaskan HoA tersebut para pihak menyepakati perjanjian pengikatan jual beli atau sales and purchase agreement (SPA), shareholders agreement, atau kesepakatan antara pemegang saham lama dengan baru dan exchange agreement atau pertukaran informasi antara pemegang saham.
“Meski tidak mengikat (secara hukum), HoA tersebut memperjelas kepastian transaksi pembelian saham seperti waktu pembayaran, cara pembayaran, dan tenggang waktu pembayaran,” kata Bambang.
Kemudian, Head of Corporate Communication Inalum, Rendi Achmad Witular mengatakan kesepakatan ini akan diteruskan dengan banyak pihak termasuk entitas lain dalam Freeport dan Rio Tinto. Karena itu, pihaknya akan menjalin kesepakatan dengan entitas lain yang berkaitan tersebut.
Rendi menjelaskan Inalum akan mampu melunasi pinjaman dana yang digunakan membeli saham Freeport tersebut. Saat ini Freeport memiliki cash flow sebesar Rp 16,14 triliun. Kondisi keuangan Inalum juga dalam keadaan sehat dengan pendapatan pada akhir 2017 sebesar Rp 47,18 triliun, EBITDA sebesar Rp 12,3 triliun dan laba bersih sebesar Rp 6,8 triliun dengan total aset Rp 93,2 triliun. “Kami punya kemampuan secara cash flow untuk nantinya digunakan membeli saham Freeport ini,” ujar Rendi optimis.