Untuk itu, pencapaian swasembada dan kedaulatan pangan tak ada jalan lain selain memberikan dukungan dan perlindungan penuh kepada petani. “Karena itu kami menuntut pemerintah berpihak kepada petani dengan mencabut kebijakan impor besar-besaan. Kebijakan yang dibuat harus komprehensif hulu hilir dan berikan jaminan harga yang menguntungkan menurut petani,” tegas Said.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati bahkan mempertanyakan tujuan pemerintah dalam membebaskan bea masuk impor kedelai. Fluktuasi harga kedelai di dalam negeri pada dasarnya disebabkan oleh produktivitas kedelai lokal yang rendah. Jika pemerintah malah membebaskan bea masuk impor kedelai, hal tersebut akan semakin menjatuhkan harga kedelai. Masalahnya, insentif untuk petani kedelai dalam negeri semakin kecil.
“Jadi kontradiktif memang. Sebenarnya maunya pemerintah itu apa sih?,” kata Enny.
Harusnya, lanjut Enny, Pemerintah memperbaiki tata niaga kedelai yang amburadul. Pembebasan bea masuk hanya akan memberikan keuntungan kepada importir. Keluhan petani kedelai selama ini adalah harga kedelai yang terlalu murah. Oleh sebab itu, sudah saatnya Pemerintah mengurangi beban produksi petani kedelai dengan memberikan subsisi pupuk dan benih yang berkualitas.