Bagi Hendra Roza Putra, klausul pembatasan bukan semata-mata masalah keadilan dan pemerataan tugas. Dengan aturan tersebut, seorang kurator akan fokus pada pekerjaan tertentu. Sehingga tugasnya bisa selesai dengan cepat. Dengan aturan itu maka para pemohon pailit tidak bisa seenaknya meminta kurator yang sama. Dengan pembatasan itu, penyelesaian terhadap debitur-debitur pailit bisa selesai atau dirampungkan dengan baik, kata Hendra.
Aturan pembatasan itu sebenarnya bertujuan baik agar kurator konsentrasi bekerja pada perkara tertentu. Tetapi, menurut Paul Sukran, itu sangat tergantung pada kemampuan kurator bersangkutan. Kalau kuratornya mempunyai skill yang bagus, punya personil yang cukup, kenapa mesti dibatasi? cetus advokat yang pernah menjadi kurator PT Dharmala Sakti Sejahtera itu.
Masalah lain yang bisa muncul, menurut Paul Sukran, adalah ketidakseimbangan jumlah perkara dengan jumlah kurator. Bayangkan, hingga September 2004, jumlah perkara yang masuk ke pengadilan biasa dihitung dengan jari. Bagaimana mungkin jumlah belasan perkara bisa disamaratakan kepada lebih dari dua ratus orang kurator. Itu sebabnya, penunjukan kurator tergantung pada pemohon pailit, bukan inisiatif sang kurator. Kalau para pemohon pailit menunjuk kurator yang sama, kata Paul, akan menimbulkan masalah. Sebab, kurator hanya menerima amanah. Itu kan bukan maunya kurator, ujarnya.
Namun, menurut Yan Apul dan Hendra Roza Putra, dengan adanya klausul pembatasan, pemohon tidak bisa lagi menunjuk kurator yang sama. Hakim yang menangani perkara pun harus jeli jangan sampai kurator yang sama ditunjuk lebih dari tiga kali dalam waktu bersamaan. Kalau Undang-Undangnya sudah membatasi, nggak bisa lagi para pemohon memaksa (menunjuk kurator yang sama sekaligus), kata Yan Apul.