Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dan dilaksanakan dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan atau adanya sebuah kondisi yang membuat dapat dibatalkannya sebuah perkawinan.
Syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu:
1. Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Harus berusia minimal 21 tahun, jika belum mendapat izin dari kedua orang tua, atau salah satunya jika sudah meninggal, atau dari walinya jika kedua orangtua sudah meninggal dunia.
Baca Juga:
- Anak Hasil Perkawinan Siri Berhak Menjadi Ahli Waris? Ini Penjelasan Hukumnya
- Aturan Hukum Minum Alkohol di Indonesia
- Perbedaan Hukuman Pidana Penjara dan Kurungan
Akad nikah yang sah mempunyai kekuatan hukum di samping beberapa akibat hukum sebagai konsekuensi dari keabsahannya tersebut. Di antaranya halal bergaul sebagai suami istri, suami wajib memberi nafkah kepada istri, saling mewarisi, dan jika punya keturunan maka keturunan berhak atas segala sesuatu sebagai layaknya keturunan atau anak yang sah.
Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan dianggap tidak pernah ada.
Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang sah dari perkawinan yang telah terjadi, baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan satu pihak.
Sedangkan, pembatalan perkawinan merupakan perkawinan telah terjadi, namun di kemudian hari diketahui bahwa terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Selain adanya kekurangan syarat perkawinan, pembatalan perkawinan dapat juga dilakukan dengan alasan berikut:
1. Saat dilangsungkannya perkawinan ternyata salah satu pihak masih terikat hubungan perkawinan dengan pihak lain, dan pihak lain tersebut tidak memberikan persetujuannya.
2. Perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
3. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
Adapun pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu, para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, dan pejawab yang berwenang.
Sementara itu, perkawinan dapat batal apabila:
1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu di antaranya itu dalam iddah talak raj’i.
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li’annya
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali ta;ak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dari pria tersebut, dan telah habis masa iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 UU No.1 Tahun 1974.
5. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
Lalu sebuah perkawinan dapat dibatalkan apabila:
1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2974
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan
Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya kekhilafan atau kurangnya persyaratan yang tidak diketahui pada saat akan melangsungkan perkawinan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya cacat formil dan materil, maka seseorang dapat membatalkan perkawinan.