Ia menyitir pemberitaan media yang bersumber dari pemerintah yang menyebutkan bahwa omnibus law sangat memanjakan kalangan pengusaha dan investor. Mulai dari penghapusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) hingga penghapusan sanksi pidana bagi pengusaha nakal.
Dikabarkan, di sektor ketenagakerjaan, bahkan mengatur soal fleksibitas jam kerja bagi buruh, hingga menerapkan prinsip easy hiring easy firing (kemudahan mengambil, kemudahan memutus) yang memudahkan pengusaha dalam melakukan koreksi terhadap para pekerjanya sewaktu-waktu.
Untuk itu, ia menilai bahwa jika kepentingan pengusaha lebih dominan diakomodir oleh Pemerintah dan DPR dalam omnibus law ini, maka Pemerintah telah gagal melindungi hak-hak masyarakat. “Oleh karena itu, kami meminta Pemerintah dan DPR membuka teks draft RUU Omnibus Law dan melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya,” tambah maulana.
Sementara itu, Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri menilai bahwa kebijakan omnibus law berbahaya bagi keberlangsungan sejumlah pemangku kepentingan yang saat ini tidak dilibatkan dalam proses penyusunan. Menurut Faisal, pemerintah seakan abai terhadap kaum buruh. Hal ini terlihat dari tidak adanya kepentingan buruh yang terwakili dalam proses pembahasan RUU Omnibus Law tersebut. Bahkan pemerintah terkesan menutup-nutupi karena dalam proses pembahasan dilakukan secara tertutup. Oleh karena itu Faisal mempertanyakan naskah akademis dari RUU Omnibus Law.
“Sangat berbahaya omnibus law, tidak ada kepentingan buruh yang terwakili di dalam proses pembuatan ini juga tidak ada kepentingan daerah (terkait pajak daerah),” ungkap Faisal.