Dani meyakini jika pemerintah mampu membenahi tiga sektor kebijakan tersebut, industrialisasi nasional akan berjalan dengan baik. Tetapi jika melihat arah pemerintahan Presiden SBY, Dani pesimis hal tersebut akan terealisasi. Pasalnya, warisan untuk mengedepankan ekonomi Indonesia yang mengarah pada asing sudah dimulai sejak era orde baru dengan pembuatan UU Penanaman Modal.
Hal itu diperparah pasca reformasi dan pemerintahan SBY juga melanjutkan kebijakan tersebut. Bahkan dalam banyak hal, pemerintahan SBY melakukan deppening terhadap kebijakan liberalisasi atau ekspansi modal asing. Periode pemerintahan presiden ini, disebut Dani sebagai periode kelembagaan dari kolonialisme.
Sementara itu peneliti Indonesia for Global Justice Salamuddin Daeng mengatakan, industrialisasi nasional harus dibangun dengan mengedepankan filosofi bangsa. Filosofi bangsa harus diiringi dengan struktur supporting system yang baik. Sektor-sektor keuangan, perdagangan, investasi dan jasa semuanya harus terintegrasi menjadi satu industri yang saling berkaitan satu sama lain.
Sektor-sektor tersebut, sambung Salamuddin, tidak akan menjadi tertata jika tidak dikomandoi oleh komando yang tegas. Selaku pemberi komando, pemerintah atau negara harus menggunakan authority untuk mengkomandoi industrialisasi nasional.
“Dalam sejarah, negara tidak bisa mengembangan industrialisasi tanpa komando negara,” ujarnya.
Dalam kenyataanya, sambung Salamuddin, negara belum menjadi pemberi komando yang baik bagi industrialisasi nasional dengan bukti dari beberapa kebijakan yang tidak mendukung industrialisai nasional. Bahkan, memberikan keleluasaan bagi asing.