Sebelumnya, kandidat professor National University of Singapore Vedi R. Hafidz berpendapat, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa dilihat dari kaca mata hukum belaka. Tapi juga harus dilihat dari sisi politis.
Vedy menilai proses pengambilan keputusan, baik lewat undang-undang maupun kebijakan kerap diselubungi nuansa korupsi. Misalnya saja Keputusan Presiden era Soeharto tentang Mobil Timor. Kalau dilihat dari sisi hukum memang bisa dibenarkan karena jelas ada dasar hukumnya, tetapi dari sisi politik tidak bisa dibenarkan karena merupakan kasus penyelewenangan kekuasaan, kata Vedi.