Dalam penuntutan terhadap seorang terdakwa yang tersandung kasus pengguna narkotika bakal mengacu pada satu pedoman khusus. Hal ini diatur dalam Pedoman Kejaksaan No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Justice sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa yang menjadi rujukan bagi penuntut umum.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan aturan pedoman ini diterbitkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sebagai acuan bagi jaksa menangani kasus penyalahgunaan narkotika agar terdakwa dilakukan rehabilitasi. Pedoman tersebut diharapkan dapat mengurangi kapasitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan). Dalam tuntutan penuntut umum, jaksa dapat memaksimalkan opsi rehabilitasi ketimbang pemenjaraan (hukuman penjara).
“Latar belakang dikeluarkannya pedoman tersebut memperhatikan sistem peradilan pidana yang cenderung punitif,” ujarnya melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (8/11/2021). (Baca Juga: Melihat Praktik Keadilan Restoratif di PN Suka Makmue)
Menurutnya, menerapkan sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkotika sebagai pendekatan keadilan restoratif. Dia berpendapat dengan memulihkan keadaan semula melalui rehabilitasi bagi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi opsi yang jauh lebih tepat. Keberlakuan Pedoman 18/2021 sejak per 1 November 2021, penerapan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika yang belum dilimpahkan ke meja hijau dapat mengacu Pedoman 18/2021 ini.
Leonard menegaskan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berharap Pedoman 18/2021 dapat diterapkan secara optimal oleh para jaksa sebagai penuntut umum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika dengan penuh rasa tanggung jawab. Dia menegaskan Pedoman 18/2021 memuat 9 bab yang mengatur beberapa hal. Seperti prosedur prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) Univesitas Islam Al Azhar (UAI) Suparji Ahmad merespon positif terbitnya Pedoman 18/2021 ini. Menurutnya, melalui Pedoman 18/2021 ini dapat mengoptimalkan penyelesaian penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. “Ini langkah Jaksa Agung sebagai terobosan menyelesaikan persoalan over kapasitas narapidana di Lapas,” kata dia.
Dia berharap pemberian tuntutan berupa pemenjaraan pidana badan hanya diberlakukan bagi para bandar narkoba, bukan pengguna yang selama ini masih tetap diganjar dengan pidana penjara. “Jika ada bandar, maka tidak bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif. Harus diberi pidana penjara agar dapat memberi efek jera dan pelajaran bagi bandar-bandar lain,” kata dia.
Suparji juga menilai Kejaksaan dalam menerapkan restorative justice perlu sumber daya manusia yang paham persis pemetaaan perkara narkotika dan berintegritas. Dia mengingatkan keadilan restoratif tidak boleh dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Bila tidak dilakukan pengawasan ketat oleh internal, boleh jadi malah menjadi “lahan” baru untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Suparji berharap, pedoman yang dikeluarkan Jaksa Agung bisa diimplementasikan dengan baik, penuh rasa tanggung jawab, dan tidak disalahgunakan dalam penerapannya. Kejaksaan tak boleh ragu dalam menindak tegas setiap oknum jaksa yang mencoba menciderai maksud dan tujuan diterbitkannya Pedoman 18/2021 ini.
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai positif langkah Jaksa Agung menerbitkan Pedoman 18/2021. Menurutnya, aturan internal ini menjadi rujukan bagi jaksa dalam menuntut perkara penyalahgunaan narkotika, khususnya terdakwa yang menggunakan narkotika. Sementara bagi bandar narkotika tetap harus diganjar pidana penjara atau sanksi berat. “Saya setuju dengan pedoman tersebut,” ujarnya.
Mendukung penuh
Sementara Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H. Siregar mendukung Pedoman 18/2021 bagi jaksa dalam menuntut terdakwa penyalahgunaan narkotika dengan ganjaran hukuman rehabilitasi. Menurutnya, pedoman tersebut sejalan dengan pedoman serupa yang telah lebih dahulu diterbitkan oleh Polri.
“Pastinya Polri mendukung pedoman tersebut. Kepolisian dan Kejaksaan dapat bersinergi,” ujarnya dikutip dari laman Antara.
Dia menjelaskan penyidik Polri yang berwenang menyelidiki tindak pidana narkoba memahami arti penting program rehabilitasi bagi pencandu dan/atau penyalahguna narkotika. Polri telah menerbitkan beberapa ketentuan bagi penyidik Polri tentang isu rehabilitasi penyalahguna narkotika.
Ketentuan dimaksud antara lain, Peraturan Kabareskrim Polri No: 01/ 2016 tanggal 16 November 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi. Kemudian, Surat Edaran Kabareskrim No: SE/01/II/ 2018 tanggal 15 Februari 2018 perihal petunjuk rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Ada pula Peraturan Kepolisian (Perkap) No.8 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Jenderal polisi bintang satu itu melanujutkan implementasi penanganan perkara kasus penyalahgunaan narkotika oleh penyidik menempatkan pencandu dan/atau penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi sosial/medis. Dengan begitu, Kepolisian dan Kejaksaan bakal bersinergi dalam penanganan tindak pidana bagi penyalahgunaan narkotika menggunakan pendekatan keadilan retoratif. Namun, tidak semua penyalah guna ditindak dengan pendekatan restoratif, ada persyaratan yang harus dipenuhi. “Jauhi Narkoba, raihlah prestasi!”