Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mempertanyakan opsi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bakal menjadi keputusan pemerintah. Meski akan mendukung kebijakan tersebut, PDIP meminta pemerintah menjelaskan terlebih dahulu.
“Kita akan mendukung (kenaikan BBM), tetapi pemerintah harus berkoordinasi ke kami fraksi-fraksi,” ujar anggota DPR dari PDIP, TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senin (10/11).
Sebagai partai yang acapkali menentang keras kenaikan harga BBM era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP kali ini menjadi dilematis. Maka dari itu, di berbagai daerah, PDIP memasang spanduk penolakan kenaikan BBM. “Kami dilematis, sekarang harus naik. Tetapi meski mendukung, kami harus tahu dulu alasan kenaikan BBM,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi I DPR periode 2009-2014 itu mengatakan, pada prinsipnya PDIP mendukung penuh terhadap kebijakan pemerintah. “Kita akan mendukung kenaikan harga BBM, apapun alasannya dan kita sampaikan ke konstituen. Tapi kita harus duduk dengan pemerintah dan mempelajari alasannya,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPD Irman Gusman mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM mesti diimbangi dengan pemberantasan mafia minyak dan gas (Migas) yang sudah menggurita tahunan. Pimpinan DPD pun telah menerima masukan dari mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Dalam pertemuan itu, Irman sependapat dengan saran Rizal Ramli.
Dikatakan Irman, dengan melakukan pemberantasan mafia migas setidaknya dapat menghemat keuangan negara mencapai Rp500 triliun. “Komite IV DPD akan mengkaji dan melakukan penyesuan harga BBM itu, agar tidak serta merta disesuaikan dengan mekanisme pasar internasional,” ujarnya di Gedung DPD.
Menurutnya, pemerintah mesti memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan masyarakat. Apalagi, dengan kebijakan kenaikan harga BBM yang nantinya akan diputuskan pemerintah dalam waktu dekat. Soalnya, kenaikan harga BBM berdampak di semua lini bidang perekonomian.
Sementara itu, Rizal Ramli mengatakan kenaikan harga BBM sebesar Rp3000 tak dibenarkan dengan asumsi harga BBM dengan kenaikan harga hanyalah AS$107 per barel. Padahal, saat ini harga BBM hanyalah AS$80 per barel dan mengalami penurunan. Sebaliknya, pemerintah malah bakal mengambil kebijakan menaikan harga BBM.
Rizal lebih jauh berpandangan jika harga BBM di kisaran AS$80 per barel, maka idealnya harga BBM di kisaran angka Rp7.500. Menurutnya, usulan kebijakan menaikan harga Rp3.000 dinilai berbahaya. “Karena Mahkamah Konstitusi tak boleh menaikan mengkuti mekanisme pasar, itu melanggar UU dan Presiden Jokowi bisa diimpeacment,” ujarnya.
Ia menyarankan pemerintah menurunkan oktan bagi mobil mewah yang dimiliki masyarakat kelas atas. Dengan begitu, papar Rizal, terjadi subsidi silang. Bahkan dana subsidi sebesar Rp240 triliun tak akan hilang. Sebaliknya, negara bakal diuntungkan Rp130 triliun hingga Rp150 triliun. Pemerintah pun perlu melakukan evaluasi terhadap ratusan BUMN yang bernilai Rp450 triliun.
“Saya dulu melakukan itu terhadap PT. Telkom dan terbukti memperoleh keuntungan tiga kali sampai Rp1000 triliun. Kita perlu belajar dari Cina yang juga besar karena BUMN. Jokowi dalam pidato selama kampanye Pilpres lalu akan pro rakyat, tapi dengan menaikkan harga BBM, justru akan menyengsarakan rakyat,” pungkasnya.
“Kita akan mendukung (kenaikan BBM), tetapi pemerintah harus berkoordinasi ke kami fraksi-fraksi,” ujar anggota DPR dari PDIP, TB Hasanuddin di Gedung DPR, Senin (10/11).
Sebagai partai yang acapkali menentang keras kenaikan harga BBM era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, PDIP kali ini menjadi dilematis. Maka dari itu, di berbagai daerah, PDIP memasang spanduk penolakan kenaikan BBM. “Kami dilematis, sekarang harus naik. Tetapi meski mendukung, kami harus tahu dulu alasan kenaikan BBM,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi I DPR periode 2009-2014 itu mengatakan, pada prinsipnya PDIP mendukung penuh terhadap kebijakan pemerintah. “Kita akan mendukung kenaikan harga BBM, apapun alasannya dan kita sampaikan ke konstituen. Tapi kita harus duduk dengan pemerintah dan mempelajari alasannya,” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPD Irman Gusman mengatakan kebijakan kenaikan harga BBM mesti diimbangi dengan pemberantasan mafia minyak dan gas (Migas) yang sudah menggurita tahunan. Pimpinan DPD pun telah menerima masukan dari mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Dalam pertemuan itu, Irman sependapat dengan saran Rizal Ramli.
Dikatakan Irman, dengan melakukan pemberantasan mafia migas setidaknya dapat menghemat keuangan negara mencapai Rp500 triliun. “Komite IV DPD akan mengkaji dan melakukan penyesuan harga BBM itu, agar tidak serta merta disesuaikan dengan mekanisme pasar internasional,” ujarnya di Gedung DPD.
Menurutnya, pemerintah mesti memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan masyarakat. Apalagi, dengan kebijakan kenaikan harga BBM yang nantinya akan diputuskan pemerintah dalam waktu dekat. Soalnya, kenaikan harga BBM berdampak di semua lini bidang perekonomian.
Sementara itu, Rizal Ramli mengatakan kenaikan harga BBM sebesar Rp3000 tak dibenarkan dengan asumsi harga BBM dengan kenaikan harga hanyalah AS$107 per barel. Padahal, saat ini harga BBM hanyalah AS$80 per barel dan mengalami penurunan. Sebaliknya, pemerintah malah bakal mengambil kebijakan menaikan harga BBM.
Rizal lebih jauh berpandangan jika harga BBM di kisaran AS$80 per barel, maka idealnya harga BBM di kisaran angka Rp7.500. Menurutnya, usulan kebijakan menaikan harga Rp3.000 dinilai berbahaya. “Karena Mahkamah Konstitusi tak boleh menaikan mengkuti mekanisme pasar, itu melanggar UU dan Presiden Jokowi bisa diimpeacment,” ujarnya.
Ia menyarankan pemerintah menurunkan oktan bagi mobil mewah yang dimiliki masyarakat kelas atas. Dengan begitu, papar Rizal, terjadi subsidi silang. Bahkan dana subsidi sebesar Rp240 triliun tak akan hilang. Sebaliknya, negara bakal diuntungkan Rp130 triliun hingga Rp150 triliun. Pemerintah pun perlu melakukan evaluasi terhadap ratusan BUMN yang bernilai Rp450 triliun.
“Saya dulu melakukan itu terhadap PT. Telkom dan terbukti memperoleh keuntungan tiga kali sampai Rp1000 triliun. Kita perlu belajar dari Cina yang juga besar karena BUMN. Jokowi dalam pidato selama kampanye Pilpres lalu akan pro rakyat, tapi dengan menaikkan harga BBM, justru akan menyengsarakan rakyat,” pungkasnya.