RUU Perdagangan ini, sambung Edy, juga bertujuan untuk membangun ekonomi domestik sehingga negara memiliki kekuatan ekonomi domestik.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Sidik Motik mengatakan, sebagai negara yang berdaulat sudah sepantasnya Indonesia memiliki payung hukum yang mengatur serta melindungi kepentingan nasional terutama pilar perekonomian yaitu sektor perdagangan dan sektor industri.
“Ironisnya sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada UU mengenai perdagangan sehingga masih menggunakan KUHD era kolonial,” katanya pada acara yang sama.
Keberadaan UU Perdangangan, lanjutnya, merupakan cermin dari kedaulatan Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Hubungan dagang dengan negara lain dapat dilakukan bersamaan dengan upaya melindungi kepentingan nasional.
Kabag Hukum dan Pelaporan pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Sri Djuniati berpendapat sama. Selain untuk meningkatkan transaksi nilai perdagangan untuk mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan, UU Perdagangan juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia.
“Selain itu juga perlu harmonisasi peraturan dan koordinasi kebijakan pusat dan daerah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan,” katanya.
Bahkan, RUU Perdagangan yang sekarang masih dibahas oleh DPR diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan daya saing usaha nasional, meningkatkan usaha Mikro Kecil Menengah yang berdaya saing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menjelaskan bahwa RUU Perdagangan telah sampai di DPR dan tengah menjadi pembahasan. Namun, Aria mengatakan DPR tidak dapat memberikan patokan waktu yang jelas kapan RUU Perdagangan ini akan rampung.
“Yang jelas, kita sedang bahas RUU Perdangan saat ini dan tidak mau terburu-buru karena khawatir hasilnya tidak akan maksimal,” pungkasnya.