Teten Masduki, Sekjen TI Indonesia, menjelaskan BKG tahun ini dilaksanakan di 69 negara dengan jumlah responden 73.132. Khusus untuk Indonesia, responden yang dilibatkan berjumlah 500 di dua kota, Jakarta dan Surabaya. Pengumpulan data secara internasional dilakukan antara Oktober 2008 hingga Maret 2009. Di Indonesia sendiri, pengumpulan data digelar pada 11-20 November 2008.
Ada enam institusi yang menjadi target penilaian, antara lain partai politik, pegawai publik, parlemen, bisnis, peradilan, dan media. Angka 4,4 yang disebut di atas adalah milik parlemen, sedangkan 2,3 milik media. Di antara keduanya, berturut-turut peradilan (4,1), pegawai publik (4,0), partai politik (4,0), dan sektor bisnis (3,2). Sistem penilaian menggunakan skala 1-5, dimana 1 berarti tidak korup sama sekali dan 5 berarti sangat korup.
Fakta menarik dari hasil BKG adalah posisi teratas yang kembali ‘disabet' oleh parlemen. Lima tahun lalu, 2004, parlemen dengan skor yang sama juga sempat menduduki posisi terkorup bersama-sama dengan partai politik. Setahun berikutnya, parlemen dengan skor 4,0 disalip oleh partai politik yang mencetak skor 4,2. Tahun 2006, parlemen menduduki posisi teratas bersama-sama dengan Kepolisian dan peradilan yang ‘kompak' mencetak 4,2. Tahun 2007, parlemen hanya mencetak 4,1, sedangkan posisi teratas diduduki Kepolisian 4,2.
Institusi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 |
Partai Politik | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
Legislatif | 4,4 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,4 |
Kepolisian | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | - |
Peradilan | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | 4,1 |
Melalui rilisnya, berkaca pada hasil BKG, TI Indonesia mendesak DPR berbenah diri. TI Indonesia berpendapat melalui Badan Kehormatan, DPR seharusnya bisa mencegah peluang anggota-anggotanya sendiri untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu, fungsi kontrol dan hukuman yang dimiliki Badan Kehormatan seharusnya ditegakkan. TI Indonesia juga menagih keseriusan DPR dalam program pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan segera merampungkan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, TI Indonesia meminta DPR untuk tidak menunjukkan sikap yang dapat diinterpretasikan oleh publik sebagai bentuk resistensi terhadap institusi pemberantas korupsi. Misalnya, dengan cara menumpulkan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau mewacanakan pembubaran KPK. Sikap seperti ini akan semakin melemahkan posisi DPR sendiri di mata publik. DPR akan terus dilihat sebagai institusi yang korup dan mendukung koruptor, Teten memaparkan.
Anggota DPR Gayus Lumbuun memandang BKG hanyalah survei bukan kajian ilmiah. Namun begitu, Anggota Komisi III ini tidak menyangkal hasil BKG yang kembali menempatkan parlemen di posisi terkorup. Saya tidak menolak survei, DPR memang korup, akunya.