Menurut Gayus, di DPR memang rentan terjadi korupsi. Salah satu sebabnya, kata Gayus, adalah kewenangan DPR di bidang budgetting (anggaran). DPR memang diberi kewenangan untuk memproses persetujuan anggaran yang diajukan pemerintah atau lembaga lain. Pemerintah tidak bisa apa-apa jika anggaran tidak disetujui oleh parlemen, dia menambahkan.
Terkait fungsi pengawasan internal, Gayus menegaskan Badan Kehormatan telah berupaya maksimal. Sebagai contoh, Gayus menyebut Badan Kehormatan belum lama memberhentikan empat anggota Dewan.
Fakta menarik dari BKG 2009 adalah tidak adanya skor yang dicetak Kepolisian. Padahal, Kepolisian adalah ‘jawara' institusi terkorup menurut data BKG 2006 dan 2007. Sebagaimana diketahui, data BKG memang sempat dipersoalkan oleh Kepolisian. Ketika itu, bahkan terjadi perang mulut antara Ketua Dewan Pengurus TI Indonesia Todung Mulya Lubis dan Kadiv Humas Mabes Polri, saat itu dijabat Sisno Adiwinoto.
Tidak adanya skor Kepolisian tidak ada hubungannya dengan masalah saya dengan Sisno, Todung menegaskan. Ia menduga skor Kepolisian sudah tercakup dalam skor pejabat publik. Selain itu, hasil survei untuk Kepolisian juga terlihat pada kategori petty corruption dalam bentuk pungutan-pungutan liar.