Ia mengatakan, ada empat sektor rawan penghindaran dan pengemplangan pajak yaitu pertambangan, perkebunan atau kehutanan, properti dan jasa keuangan.
Wiko mengatakan hanya 500.000 perusahaan yang melaporkan pembayaran pajak dari total lima juta perusahaan yang ada di Indonesia. "Perusahaan yang membayar pajak itu masih sangat sedikit, bahkan mereka tidak membayar pajak sesuai dengan aturan pajak," katanya.
Menurut dia, pemberantasan mafia pajak adalah tugas utama yang harus diselesaikan calon dirjen pajak, yang harus tercantum dalam visi jelas untuk memberantas mafia pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan memastikan sebanyak 28 pelamar telah lulus seleksi administrasi untuk jabatan Dirjen Pajak."Dari 28 pelamar untuk Dirjen Pajak, 25 merupakan PNS dari lingkungan Kementerian Keuangan, dan tiga dari luar PNS Kementerian Keuangan," kata Wakil Menteri Keuangan, sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Mardiasmo, Jumat (28/11).Mardiasmo mengatakan 28 pelamar posisi Dirjen Pajak ini bersama para pelamar lainnya yang mengikuti seleksi pimpinan tinggi madya, akan mengikuti proses seleksi selanjutnya yaitu uji penulisan makalah dan penelusuran rekam jejak."Untuk uji kelayakan dan rekam jejak kita sampaikan kepada media massa, biar masyarakat yang menilai integritas mereka. Kita diawal juga meminta pendapat PPATK, kalau perlu pada saat konfirmasi terakhir kita minta juga pendapat KPK," katanya.Setelah lulus dari uji penulisan makalah dan penelusuran rekam jejak, para pelamar akan mengikuti seleksi assesment center, pemeriksaan kesehatan, serta wawancara dengan panitia seleksi dan wawancara dengan menteri keuangan.Menurut dia, pemberantasan mafia pajak adalah tugas utama yang harus diselesaikan calon dirjen pajak, yang harus tercantum dalam visi jelas untuk memberantas mafia pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.