Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kadin, Chris Kanter, mengapresiasi upaya pemerintah menstabilkan ekonomi Indonesia melalui paket kebijakan. Chris menilai, empat paket ini merupakan format yang paling baik dari proses deregulasi.
“Kita apresiasi, ada empat paket ini yang formatnya terbaik,” kata Chris dalam acara Rakernas Kadin di Jakarta, Senin (19/10). Chris merujuk pada soal pengupahan. Formula pengupahan membuktikan pemerintah memperhatikan daya saing usaha. Dulu pengusaha dihadapkan pada tuntutan kenaikan upah buruh dengan besaran puluhan persen dan tidak bisa diprediksi (unpredictable). Sekarang pengusaha relatif bisa memprediksi kenaikan upah, sehingga bisa diperhitungkan sejak awal.
Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan paket kebijakan pengupahan ini memberi kepastian kenaikan upah setiap tahun. Perhitungannya, upah minimum tahun berjalan dikali dengan kenaikan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah meminta kepada masing-masing kepala daerah untuk mengevaluasi jenis dan komponen KHL setiap lima tahun sekali. Menurut Hanif, Pemerintah juga menerapkan aturan bagi pengusaha untuk menerapkan struktur dan skala upah.
Ketua Umum Kadin Bambang Suryo Bambang Sulisto mengatakan selama ini banyak kebijakan yang sudah tepat namun implementasinya menghadapi beragam masalah karena trick of the trade (kendala yang sudah dialami pelaku usaha) tidak dimasukkan. Kadin, lanjutnya, selama ini masih menjadi objek dari kebijakan. Ia berharap Kadin dapat ikut proses dalam perencanaan kebijakan.
Menurutnya, seharusnya Kadin tidak hanya memberikan saran dan usulan, tetapi juga ikut terlibat dalam proses perencanaan kebijakan. Kadin mempunyai posisi paling depan dalam pelaksanaan kebijakan dan regulasi. Kadin dinilai perlu memainkan peran yang lebih strategis dalam pembangunan ekonomi, masyarakat, dan pembangunan manusia secara efektif.