Pemerintah Indonesia harus mengantisipasi terjadinya perang yang memanfaatkan media informasi teknologi atau "cyber war", kata pakar teknologi informatika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Hamid.
"Pemerintah harus memperkuat 'website' yang masih lemah, sehingga tidak mudah terkena 'cyber attack'," kata Ketua Pusat Studi Forensik Digital Fakultas Teknologi Informatika (FTI) Universitas Islam Indonesia (UII) ini, di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Pertahanan yang telah mengumpulkan "tentara cyber" melalui berbagai ajang kompetisi dan sejenisnya merupakan langkah baik yang patut diapresiasi.
"Kompetisi 'cyber' yang sering dilakukan pemerintah sesungguhnya juga merupakan upaya melakukan perlindungan berbagai kelemahan 'website' di Indonesia," katanya.
Ia mengatakan kasus penyadapan oleh Australia terhadap komunikasi beberapa pejabat di Indonesia tidak hanya menghebohkan masyarakat, tetapi juga memicu munculnya semangat nasionalisme dari beberapa elemen masyarakat dengan bertindak reaktif.
Hal itu dapat dilihat dengan munculnya aksi beberapa "hacker" atau peretas Indonesia yang mengaku telah meretas beberapa "website" di Australia. "Cyber attack" itu pada akhirnya berbuntut aksi saling balas.
"Beberapa halaman 'website' dan 'server' penting Indonesia seperti Garuda Indonesia dan Angkasa Pura juga berhasil disusupi oleh kelompok anonymous Australia. Hal itu merupakan salah satu bentuk perang yang memanfatkan media informasi teknologi," katanya.
Menurut dia, adanya "website" instansi pemerintah di Indonesia yang berhasil dijebol oleh peretas menandakan masih banyak titik kelemahan dalam "website" tersebut, sehingga pada dasarnya bukan keahlian seorang "hacker" yang dapat menjebolnya melainkan karena lemahnya sistem pengamanan.
"Website pemerintah yang diretas tersebut bukan karena peretasnya yang ahli tetapi karena lemahnya pengamanan," kata dosen Jurusan Teknologi Informatika FTI UII itu.
Namun demikian, dirinya belum yakin bahwa pelakunya adalah "hacker" Australia mengingat sejauh ini belum ada bukti dari mana sumber penyerangnya. Hal itu masih perlu dibuktikan siapa peretas situs instansi pemerintah Indonesia.
"Apalagi jika dilihat 'website' yang diserang anonymous Indonesia bukan situs-situs yang berhubungan langsung dengan instansi pemerintah Australia sebagai pihak yang ditengarai telah menyadap pejabat Indonesia," katanya.
Info Hukum