Mantan Menteri Perindustrian A.R. Soehoed ikut buka suara seputar kontroversi kelanjutan kontrak kerjasama Indonesia-Jepang dalam mengoperasikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). A.R. Soehoed adalah salah satu tokoh di balik proyek pembangkit listrik tersebut. Kontrak dengan Jepang akan berakhir pada Oktober 2013 mendatang.
Soehoed berpendapat sebaiknya Pemerintah melanjutkan kontrak kerjasama dengan Jepang. Melanjutkan kerjasama akan lebih menguntungkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Danau Toba dan Sungai Asahan yang menjadi pemasok air untuk pembangkit diprediksi mampu menghasilkan listrik hingga 1250 MW per hari. Proyek ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan listri di Sumatera, bahkan mungkin ke luar Sumatera.
Pemerintah, kata mantan Menteri Perindustrian itu, harus berani membuat kebijakan sekalipun mendapat tentangan dari pihak yang tak ingin melanjutkan kerjasama Indonesia – Jepang. "Untuk memajukan negara kita harus berani mengambil langkah-langkah besar," tandasnya saat ditemui di sela-sela kuliah umum di kampus UI Depok, Rabu (05/5).
Ketika proyek Asahan dimulai hampir 30 tahun lalu, peran Jepang sudah cukup besar. Berkat bantuan donatur dari Jepang pula yang membuat proyek Asahan berkembang menjadi seperti sekarang, juga mengelola aluminium.
Dalam perkembangannya, proyek asahan akhirnya melibatkan industri alumunium. Pertimbangannya, listrik tidak dapat dialirkan ke tempat yang jauh, karena memerlukan kawat alumunium sebagai media transportasi listrik.
Perjanjian antara Indonesia dan Jepang untuk Inalum berlaku selama 30 tahun. Pada 2013 mendatang, kontrak kedua negara akan berakhir. Selain melanjutkan kerjasama, opsi yang muncul adalah menjadikan PT Inalum sebagai Badan Udaha Milik Negara (BUMN).
Soehoed beranggapan, lebih baik kontrak dengan Jepang diperpanjang. Selama Jepang masih mau mendanai proyek tersebut, opsi ini lebih menguntungkan bagi Indonesia. Jepang tidak hanya mendapatkan keuntungan dengan ikut sertanya dalam Inalum, tetapi juga terikat dengan tanggung jawab dalam kontrak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, menampik bahwa Pemerintah sudah memutuskan opsi pendirian BUMN Inalum, atau pengelolaannya diserahkan ke Aneka Tambang (Antam). Demikian pula opsi perpanjangan kontrak dengan Jepang. Ditegaskan Hatta, belum ada negosiasi apapun dengan Jepang untuk menentukan nasib Inalum atau proyek Asahan. “Tim negosiasinya saja belum dibentuk,” ujarnya.
Meski belum membentuk tim negosiasi, Hatta mengakui Jepang sudah menyampaikan minat untuk memperpanjang kontrak. Sekarang, Pemerintah masih menimbang-nimbang opsi mana yang terbaik buat bangsa. Hatta memastikan belum ada satu opsi pun yang tegas-tegas ditolak Pemerintah. Terlalu pagi mengatakan Pemerintah menolak melanjutkan kontrak dengan Jepang.
Cuma, Hatta mewanti-wanti jika opsi perpanjang kontrak yang dipilih, harus dilakukan sejumlah perbaikan. Pemerintah juga kemungkinan menambah syarat. Hatta tak menjelaskan syarat tambahan dimaksud. Berdasarkan informasi yang dihimpun hukumonline, salah satu yang ingin diperjuangkan Indonesia adalah model kerjasama BOT (built, operate, transfer) dan meminimalisir monopoli investor Jepang melalui perusahaan kontraktor dan pemasok. “Kita menginginkan sesuatu yang terbaik buat Indonesia,” ujarnya, diplomatis.
Mantan Menteri Perhubungan itu berharap negosiasi kontrak bias dilakukan 2010 ini. Sebelum maju ke meja perundingan, Pemerintah akan melakukan penelitian dan penilaian terhadap asset-aset yang ada saat ini. Tim negosiasi harus punya bekal data dan assessment yang baik sebelum maju ke meja perundingan. “Kalau tidak, sama saja bohong”.
A.R. Soehoed juga berharap opsi manapun yang akan dipilih, proyek Asahan dapat diteruskan. Jangan sampai pembangunan yang sudah memakan banyak waktu dan biaya dihentikan begitu saja. Sebab, kata dia, pada dasarnya proyek Asahan bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan Indonesia.